PMII Mamuju Desak KPK Tuntaskan Seluruh Kasus Korupsi di Sulbar

Unjuk rasa tersebut, dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya sidang paripurna istimewa HUT ke-14 Sulawesi Barat

PMII Mamuju Desak KPK Tuntaskan Seluruh Kasus Korupsi di Sulbar
nurhadi/tribunsulbar.com
Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, berunjuk rasa memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Sulawesi Barat, di depan gedung DPRD, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Simboro, Sabtu (22/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, berunjuk rasa memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Sulawesi Barat, di depan gedung DPRD, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Simboro, Sabtu (22/9/2018).

Unjuk rasa tersebut, dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya sidang paripurna istimewa HUT ke-14 Sulawesi Barat, di ruangan sidang paripurna gedung DPRD Sulbar, yang dihadiri jajaran Forkopimpda Sulbar dan ratusan undangan lainnya.

Koordinator Aksi, Heriansyah dalam orasinya menegaskan, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPK) Republik Indonesia, untuk mengutus tim khusus, mengusut tuntas seluruh kasus dugaan tindak pidana di tubuh pemerintahan di Sulawesi Barat.

"Kami dengan tegas juga memintak dan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus setiap OPD Lingkup Pemprov Sulbar,"kata Heriansyah dalam orasinya.

Heriansyah juga mengungkap sejumlah catatan buruk pemerintah AMB-Enny, seperti tidak ada pembangunan fisik dan insfstuktur yang kelihatan, serta serapan anggaran hanya 35% padahal sudah masuk triwulan ketiga.

"Ini kami tengarai akibat adanya sejumlah proyek gagal tender dan tidak ada pekerjaan berjalan, karena ada oknum yang bermain-main di ULP,"ujarnya.

Selain itu, Heriansyah juga meminta ABM untuk tidak sektarian dalam hal pembanginan di Sulawesi Barat, sehingga pembangunam di setiap kabupaten dapat dinamis.

"Jangan terkesan banyak program disatukan kabupaten tertentu, karena itu hal yang tidak benar jika dilakukan olah seorang pemimpin,"ucapnya.

Selain itu, PMII Mamuju juga mendesak ABM-Enny memperjuangkan nasib tenaga honorer K2 menjadi CPNS, membangun fasilitas untuk orang dengan keterbelakangan kental, serta menuntaskan konflik agraria di Sulbar dan melindungi harga buah petani kelapa sawit yang juga menjadi janji ABM-Enny saat kampanye untuk menstabilkan harga TBS.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved