Deklarasi Pemilu Damai, Ketua KPU Mamuju: Biarkan Penyelenggara Bekerja Profesional

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju bekerja sama Polres Mamuju menggelar deklarasi pemilu 2019, aman, daman dan sejuk, di kompleks rumah adat Mamuju, Jl Ks Tubun, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (19/9/2018).

Deklarasi tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Mamuju Sugianto, Kapolres Mamuju AKBP Mohammad Riva Arvan, Dandim 1418 Mamuju Letkol Inf Jamet Nijo, Ketua MUI Mamuju Nambru Asdar.

Raja Mamuju Andi Maksum Dai, tokoh masyarakat Mamuju, Abdul Rasyid Kampil, pimpinan partai politik perserta pemilu, ketua-ketua OKP, ketua-ketua ormas, dan para tokoh agama.

Deklarasi ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi oleh komisioner KPU Mamuju, Divisi Hukum, Ahmad Amran Nur diikuti seluruh hadirin. Kemudian dilanjutkan penandatanganan komitmen pemilu damai oleh seluruh undangan yang hadir.

Ketua KPU Mamuju, Hamdang Dangka mengatakan tujuan dari deklarasi yang mengangkat tema 'Aman, damai dan sejuk' untuk mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, tokoh agama, tokoh adat, pemuka masyarakat, parpol, utamanya TNI-Polri untuk sama-sama menciptakan pemilu yang damai.

"Tujuan yang lain, bagaimana mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi pemilu dan membantu kerja-kerja KPU selaku penyelenggara teknis pemuilu," katanya.

Kegiatan itu juga untuk mengajak kepada para pemilu pemula yang lebih banyak memanfaatkan media sosial untuk tidak serta merta menerima dan menyebar informasi yang tidak jelas sumbernya.

Untuk menciptakan pemilu yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjungjung tinggi nilai-nilai budaya, seperti sipakatau, sipakala'bi dan sipakaingan.

"Silahkan menyampaikan visi misi, tanpa harus menjatuhkan yang lain, bisa mengikuti proses kampanye sesuai dengan aturan dan menghindari pemberitaan hoaks atau ujaran kebencian," tuturnya.

Ia juga berharap seluruh elemen memberikan wewenang kepada seluruh penyelenggara dalam hal ini KPU dan seluruh jajaranya hingga ke TPS, untuk berkerja secara profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

"Kami butuh dukungan semua pihak, tegur kami jika ada hal yang kami lakukan di luar aturan, biarkan kami melayani semua peserta pemilu secara adil dan sama," katanya.(*)