PDGI Makassar Teken Kerjasama Formal dengan Dua Instansi

MoU tersebut berisikan butir-butir tentang Pembinaan dan Pengawasan Layanan Keehatan Gigi dan Mulut.

PDGI Makassar Teken Kerjasama Formal dengan Dua Instansi
untuk pertama kalinya dikukuhkan suatu ikatan kerjasama formal antara tiga institusi, yaitu PDGI Cabang Makassar sebagai pihak pertama, Pemerintah Kota Makassar sebagai pihak kedua dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sebagai pihak ketiga. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Makassar telah mencatat momen bersejarah bagi dunia kedokteran gigi di Indonesia, Sabtu (15/9/2018).

Dimana, untuk pertama kalinya dikukuhkan suatu ikatan kerjasama formal antara tiga institusi, yaitu PDGI Cabang Makassar sebagai pihak pertama, Pemerintah Kota Makassar sebagai pihak kedua dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar sebagai pihak ketiga.

Bertempat di Hotel Four Point by Sheraton Makassar telah dilaksanakan penandatanganan MoU atau Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara ketiganya.

Ketua PDGI Cabang Makassar, Dr Eka Erwansyah MKes SpOrt mengatakan, MoU tersebut berisikan butir-butir tentang Pembinaan dan Pengawasan Layanan Keehatan Gigi dan Mulut.

"Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas para pihak dalam hal pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta praktik kedokteran gigi,"katanya.

Adapun ruang lingkup kerjasama ini adalah tukar menukar data dan atau informasi, pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta praktik kedokteran gigi, serta penegakan hukum.

"Khusus penegakan hukum yang dilakukan pihak ketiga yaitu kepolisian, telah disepakati hal-hal mana yang perlu dikordinasikan dengan pihak Pertama dan Kedua, serta hal-hal mana yg tidak perlu dikoordinasikan terlebih dahulu,"jelas Dosen FKG Unhas ini.

Menurutnya, MoU dan PKS ini telah dinanti-nantikan seluruh Pengurus PDGI Cabang se Indonesia. Diharapkan dokumen ini bisa diduplikasi di tempat lain.

Ia pun berharap dengan adanya MoU tersebut, maka perlindungan masyarakat terhadap layanan kesehatan gigi mulut yang tidak bertanggung jawab dapat dapat lebih terjaga.

"Para pemberi jasa layanan kesehatan gigi mulut lebih profesional. Mereka yang tidak berhak diimbau untuk tidak lagi melakukan kegiatan yang bukan kewenangannya,"tambahnya.(*)

Penulis: Munawwarah Ahmad
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help