NasDem Sulsel Coret Bacaleg Eks Napi Koruptor

Sedangkan tiga eks napi koruptor lainnya ngotot mengajukan permohonan ke bawaslu di daerahnya masing-masing.

NasDem Sulsel Coret Bacaleg Eks Napi Koruptor
tribunlampung.com
Pilcaleg 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tiga dari delapan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang maju bertarung.

Sementara lima bacaleg mantan narapidana (napi) korupsi tak maju lagi. Mereka tidak maju setelah partainya dan atas kesadarannya untuk tidak mengajukan sengketa atau permohonan ke bawaslu.

Sedangkan tiga eks napi koruptor lainnya ngotot mengajukan permohonan ke bawaslu di daerahnya masing-masing.

Mereka yang mengajukan sengketa ke bawaslu, Joni Cornelius Tondok, Andi Muttamar Mattotorang, dan Ramadhan Umasangaji. Hasil sengketa menyatakan ketiganya memenuhi syarat untuk maju bertarung pada pemilu nanti.

"Tidak (diakomodir)," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulsel, Syaharuddin Alrief terkait apakah AM Juharta diakomodir menjadi bacaleg Nasdem pasca-putusan MA yang mengabulkan permohonan mantan narapidana koruptor bisa nyaleg di pemilu, Minggu (16/9/2018).

Baca: Koruptor Boleh Nyaleg, Begini Kata Ketua KNPI Sidrap

Baca: Mantan Koruptor Bisa Nyaleg, Begini Reaksi Aktivis Toraja

Juharta adalah mantan anggota DPRD Bulukumba. Dia divonis 18 bulan penjara atas kasus Bappeda Gate 2003. Kerugian negara atas tindakannya senilai Rp 250 juta. Ia pun kemudian ditahan setelah MA memutuskan Juharta bersalah pada 13 Agustus 2018.

Diketahui Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan atas gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, Kamis (13/9/5018).

Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu tentang larangan eks narapidana korupsi, mantan bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.

Dalam putusannya, MA menyatakan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilihan umum (pemilu).

Berdasarkan undang-undang pemilu, setiap orang yang memiliki riwayat pidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg. Namun, wajib mengumumkannya ke publik.

Sementara Peraturan KPU, melarang parpol mendaftarkan mantan narapidana korupsi sebagai caleg di pemilu.(*)

Penulis: Abdul Azis
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help