Biro Hukum Pemprov Sulbar Bakal Adopsi Teknologi Informasi Berbasis CC

Saat ini pihaknya sudah membuat aplikasinya dan sudah melakukan bimbingan teknis (Bimtek) terhadap operator sistem.

Biro Hukum Pemprov Sulbar Bakal Adopsi Teknologi Informasi Berbasis CC
nurhadi/tribunsulbar.com
Kepala Biro Hukum Pemprov Sulbar, Bujaeramy Hassan 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengembangkan aplikasi Cloud Computing (CC) Perundang-undangan atau metode pembentukan produk hukum daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan sistem online berbasis website.

Kepala Biro Hukum Pemprov Sulbar, Bujaeramy Hassan mengatakan, terobosan sistem pembentukan produk hukum tersebut dalam rangka menjawab tiga persoalan terkait pembentukan produk hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tiga persoalan yang dimaksud adalah menggunakan sistem manual dalam pembentukan produk hukum dinilai tidak efektif dan tidak efisien pada persoalan waktu dan tenaga. Sehingga menyebabkan penerbitan hukum daerah, seperti peraturan gubernur atau keputusan gubernur terkadang mengalami kelambatan.

"Kemudian, metode pengharmonisasi. Kami di Biro Hukum memiliki tugas melaksanakan pengharmonisasian atau pembahasan produk hukum yang diajukan oleh OPD untuk melihat apakah rancangan produk hukum tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi atau kepentingan umum," kata Bujaeramy di ruangan kerjanya Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Jumat (14/9/2018).

Jika hal itu dilakukan secara manual dengan metode pembahasan atau rapat, kata dia, sangat tidak efektif dikarenakan membutuhkan waktu yang panjang dan kehadiran orang untuk membahasnya.

"Sementara kita ketahui, pada keadaan tertentu, bukan orang yang berkompeten atau memahami persoalan yang hadir membicarakan, sebab kadang kala diwakilkan karena berbagai alasan yang sah," tuturnya.

Menurutnya, persoalan mewakilkan, sebenarnya tidaklah menjadi masalah. Namun hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut sebab penetrasinya dalam rangka melakukan perbaikan tentu tidak akan optimal.

"Dengan metode Cloud Computing perundang-undangan berbasis online ini, pejabat yang berkepentingan, bisa mengajukan koreksi secara online. Satu contoh, bila kami membahas rancangan SK Dinas tertentu tapi Kadis yang bersangkitan tidak berada di tempat, bisa memberikan koreksi lewat online," tuturnya.

Kemudian persoalan terakhir yang dijawab dengan hadirnya terobosan metode pembentukan pruduk hukum berbasis online tersebut, pendokumentasian dinilai akan lebih tertata dengan rapi dan aman sebab akan tersimpan dalam sistem.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved