Kejari Mamuju Sesalkan Putusan Hakim Pengadilan Tipikor Mamuju

Berdasarkan hasil putusan sidang yang dibacakan oleh ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Beslin Sihombing, selaku ketua majelis

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Empat unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Mamuju, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi APBD Sulawesi Barat 2016 yang diduga merugikan negara Rp 360 miliar, Senin (10/9/2018).

Keempatnya yakni mantan ketua DPRD Andi Mappangara, mantan wakil ketua H. Hamzah Hapati Hasan, mantan wakil ketua Munandar Wijaya dan mantan Wakil Ketua H. Harus AM.

Berdasarkan hasil putusan sidang yang dibacakan oleh ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Beslin Sihombing, selaku ketua majelis hakim menyatakan, para terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Atas putusan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Andi Muh Hamka, mengaku sangat prihatin atas keputusan yang diambil oleh majelis hakim, yang membebaskan empat terdakwa tersebut.

"Jadi pada dasarnya saya sangat prihatin atas putusan pengadilan terkait dugaan kasus korupsi ini,"kata Andi Hamka kepada wartawan.

Hamka menilai, keputusan tersebut bertentangan dengan program pemerintah pusat dalam memerangi perilaku korupsi yang sudah masuk dalam sendi-sendi kehidupan birokrasi di Indonesia.

"Kita selaku jaksa sudah menyikapi sangat serius, namun hakim punya pendapat lain. Dan itu hak mereka,"ujarnya.

Namun, lanjut Hamka, sebagai komunitas penegakan hukum, selayaknya melakukan secara simultan penegakan hukum agar maksimal.

"Kita perlu kesamaan persepsi bahwa penegakan hukum tidak boleh setengah-setengah. Harus betul-betul ada sinergi bersama, sehingga kami sangat menyesalkan atas putusan itu, tapi kami juga menghargai, sehingga pimpinan kami juga sudah memerintahkan untuk segera menyatakan kasasi,"katanya.

Dikatakan, menurut KUHP, Jaksa Penuntu Umum (JPU) diberikan tenggang waktu untuk menyatakan kasasi selama satu minggu, kemudian juga diberikan kesempatan untuk membuat memori kasasi selama 14 hari setelah menyatakan kasasi.

"Bagi saya penegakan hukum di Sulbar ini sudah sangat meyedihkan, saya berharap kepada masyarakat untuk bersama-sama komitmen memberantas korupsi agar Sulbar bisa benar-benar bebas dari korupsi,"kata dia.

Hamka menegaskan, tidak akan ada gunanya Kejaksaan menyatakan komitmen melakukan pemberantasan korupsi, jika tidak ada senirgitas yang baik antara instansi penegak hukum lainnya.

Olehnya, Hamka meminta dukungan kepada seluruh pemerhati anti korupsi di Sulbar, untuk mendukung jaksa memberantas korupsi agar Sulbar bisa benar-benar bebas dari kejahatan korupsi.

"Kami akan tetap komitmen menyatakan peran terhadap korupsi, dan saya berharap ke depan Sulbar bebas dari korupsi,"ucapnya.

Bagi jaksa, putusan pengadilan tersebut tidak menjamin para terdakwa untuk bebas selamanya, sebab, kata dia, bila dilakukan kasasi lantaran masih ada temuan lain, pihaknya akan menindak lanjuti hal itu.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help