Wapres JK Ingatkan Kepala Daerah Tak Terbuka Dukung Capres

JK menyikapi maraknya kepala daerah yang telah menyatakan dirinya merupakan pendukung salah satu pasangan calon.

Wapres JK Ingatkan Kepala Daerah Tak Terbuka Dukung Capres
Wapres Muhammad Jusuf Kalla 

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan kepala daerah tentang etika pejabat publik di tahun politik ini.

Kalla menegaskan kepala daerah, level provinsi dan kabupaten/kita yang masih aktif menjabat untuk tidak menunjukkan sikap sebagai pejabat publik dengan mendukung pasangan capres-cawapres tertentu di Pilpres 2019.

"Untuk berpendapat (mendukung paslon tertentu), tidak boleh atas nama gubernur. Misalnya, 'saya sebagai gubernur di Sumatera mendukung siapa', tidak boleh," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Senin (10/9/2018) seperti rilis yang diterima tribun-timur.com.

Pernyataan itu disampaikan JK menyikapi maraknya kepala daerah yang telah menyatakan dirinya merupakan pendukung salah satu pasangan calon.

Baca: Iwan Fals Kembali Bikin Polling Pilpres di Twitter, ini Hasilnya

Baca: Dulu Jadi Kawan, Kini Jadi Lawan di Pilpres, Erick Thohir dan Sandiaga Uno Akhirnya Pelukan

Menurut JK, pernyataan memberi dukungan hanya diperkenankan dalam kapasitas pribadi kepala daerah yang bersangkutan.

Selain itu, pernyataan juga boleh diberikan dalam kapasitas kepala daerah itu sebagai kader dari partai politik yang telah menyatakan sikap sebagai pendukung salah satu pasangan calon.

"Kalau dia (kepala daerah) partainya mendukung (salah satu paslon), maka dia ikut mendukung secara pribadi, itu boleh-boleh saja," katanya.

Lebih lanjut, JK menyampaikan, sebagai pejabat publik, kepala daerah haruslah netral secara politik. Aturan serupa juga diterapkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

JK menyampaikan bahwa sekalipun para kepala daerah hendak berkampanye untuk salah satu paslon, mereka juga harus menanggalkan dulu status pejabat publik dengan mengambil cuti.

"Pejabat yang (melakukan tindakan) politis itu boleh, tapi harus cuti. Begitu juga kalau diangkat jadi tim kampanye (harus cuti)," ujarnya.(*)

Penulis: Saldy
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help