Ombudsman Pusat Ambil Alih Laporan Eks Komisioner Palopo, Begini Alasannya

Menurut Subhan, laporan itu terpaksa diserahkan ke Ombudsman pusat lantaran kedudukan DKPP berada di Jakarta.

Ombudsman Pusat Ambil Alih Laporan Eks Komisioner Palopo, Begini Alasannya
sanovra/tribuntimur.com
Sejumlah Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Palopo, mengadukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Panwaslu Kota Palopo ke Ombudsman RI Perwakilan Sulsel di Kantor Ombudsman, Makassar, beberapa waktu lalu. 

Haedar Djidar mengatakan jika keputusan DKPP atas pemecatan dirinya sebagai Komisioner dinilai telah merugikan mereka sehingga mengadukan ke Ombudman.

"Kami lakukan ini hanya untuk mencari keadilan. Karena menurut kami keputusan itu sangat merugikan kami," kata Haedar Djidar.

Baca: Ome-Bisa Gugat Penetapan KPU Palopo Lagi ke PTUN

Dasar mereka melaporkan, karena dalam amar putusan DKPP disebutkan, tidak ada satupun yang menjelaskan terkait ketentuan pelanggaran yang dilakukan oleh para Komisioner KPU Palopo.

"Kalau kami dianggap tidak cermat membaca surat Dirjet Otda seharusnya tidak boleh langsung diberhentikan, tegur saja. Ini Tidak ada teguran kami baik secara lisa, ini langsung diberjentikan," jelasnya.

Pemecatan dilakukan DKPP kata Haedar diawali atas rekomendasi Panwaslu Kota Palopo yang memerintahkan mendiskualifikasi petahana Judas Amir dan pasangannya Rahmat Masri Bandaso sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo.

Tapi, rekomendasi itu tidak dijalankan oleh KPU Kota Palopo. Pasalnya dugaan pelanggaran yang diarahkan ke Cawalkot itu yakni soal pemutasian ASN belum cukup dan tidak bertentangan dengan aturan.

Haedar mengaku jawaban atas rekomendasi Panwalu telah dijalankan sudah sesuai dengan mekanisme dengan beberapa pertimbangan.

"Hal yang kami lakukan pun sudah sampaikan ke KPU Provinsi dan KPU RI. Itu yang perlu diketahui dan kami ini tidak jalan sendiri, tuturnya.

Baca: Tahapan Pilkada Selesai, KPU Palopo Sisakan Anggaran Rp 2 Miliar

Kemudian, pertimbangan lain atas jawaban rekomendasi Panwaslu sesuai dengan penjelasan Dirjen Otda bahwa tidak ada pelanggaran.

"Terakhir KPU RI melayangkan surat ke salah satu penasehat hukum paslon dan ditembuskan ke kami, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan KPU Palopo dengan Dirjen Otda sependapan dengan KPU RI," ujarnya.

Menanggapi pengaduan Eks Komisioner KPU, Ketua Ombudsman Sulsel, Subhan mengatakan akan menelaa laporan itu.

"Hari ini kita langsung telaa, dalam waktu dekan kita akan rapatkan apa kita akan melakukan pemanggilan atau dilimpahkan ke Pengadilan," tuturnya. (San)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help