Tak Hadiri Pertemuan, Ketua AGRA Bulukumba: PT Lonsum Memang Seperti Itu, Sewenang-wenang!

Pertemuan tersebut untuk membahas mengenai pemberhentian aktivitas dan rencana penanaman bibit.

Tak Hadiri Pertemuan, Ketua AGRA Bulukumba: PT Lonsum Memang Seperti Itu, Sewenang-wenang!
firki arisandi/tribunbulukumba.com
Pertemuan antara pihak masyarakat adat Kajang yang didampingi oleh AGRA Bulukumba dengan pihak PT Lonsum, harus ditunda hingga, Rabu (12/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Pertemuan antara pihak masyarakat adat Kajang yang didampingi oleh AGRA Bulukumba dengan pihak PT Lonsum, harus ditunda hingga, Rabu (12/9/2018).

Penundaan tersebut atas permintaan pihak PT Lonsum, yang disampaikan oleh Asisten II Pemkab Bulukumba Djunaedi Abdillah.

Padahal jika sesuai kesepakatan, pertemuan antara kedua belah pihak diagendakan bakal berlangsung di Kantor Bupati Bulukumba pada Senin (10/9/2018), dan pihak pemkab menjadi fasilitator.

"Kami sudah dihubungi pihak PT Lonsum. Katanya tidak bisa hadir hari ini, mereka meminta pertemuannya nanti pada Hari Rabu," ujar Djunaedi di depan warga Adat Kajang dan aktivis AGRA yang memadati salah satu ruangan di Kantor Bupati Bulukumba.

Menanggapi hal itu, Ketua AGRA Bulukumba, Rudy Tahas menyebutkan, bahwa tindakan semacam ini memang sudah menjadi karakter pihak PT Lonsum.

Baca: DPRD Bulukumba Usulkan Pemkab Miliki Saham di PT Lonsum

Baca: Bahas HGU PT Lonsum, Pemkab Bulukumba Rapat di Kemendagri

"Karakternya PT Lonsum memang seperti itu, sewenang-wenang dan tidak menghargai kesepakatan," katanya.

Rudy menceritakan, pertemuan tersebut untuk membahas mengenai pemberhentian aktivitas dan rencana penanaman bibit karet kembali oleh PT Lonsum.

Pasalnya, berdasarkan peraturan dan kesepakatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebelum diberikan kepastian tentang kelanjutan Kontrak Hak Guna Usaha (HGU) terhadap PT Lonsum (Lonsum) di Bulukumba, ada beberapa hal yang telah disepakati.

Yakni, bakal fokus menyelesaikan persoalan yang sudah teridentifikasi terlebih dahulu, seperti dugaan lahan HGU yang tidak sesuai batas, mengembalikan tanah ulayat Kajang dan tanah adat Bulukumpa Toa, serta tanah warga yang bersertifikat yang diambil oleh PT Lonsum.

"Seharusnya jangan ada aktivitas dulu yang berkaitan dengan hal itu, sebelum ada tim-tim yang dibentuk sesuai keputusan dan kesepakatan di pusat. Tim ini nantinya akan turun langsung ke lapangan," jelasnya.(*)

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help