Home »

Opini

OPINI

Catatan Untuk Gubernur Baru Sulawesi Selatan

Penulis Amir Muhiddin, Dosen Fisip Unismuh Makassar dan anggota Forum Dosen Majelis Tribun

Catatan Untuk Gubernur Baru Sulawesi Selatan
HANDOVER
Anggota Forum Dosen Tribun Timur, Amir Muhiddin berhak menyandang gelar Doktor (Dr) setelah memaparkan ringkasan disertasinya pada Ujian Promosi Doktor di Aula Lt 5 Gedung Pascasarjana UNM, Kamis (30/3/2017). 

Oleh: Amir Muhiddin
Dosen Fisip Unismuh Makassar - Anggota Forum Dosen Majelis Tribun

Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 setelah keduanya dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu, 5 September 2018 di Istana Negara.

Pelantikan bersama sembilan gubernur terpilih hasil Pilgub 2018 lalu itu bukan saja menandai dimulainya pembuktian apa yang pernah ia janjikan ketika melakukan kampanye, akan tetapi seharusnya juga menandai berakhirnya sekat-sekat karena perbedaan kepentingan dan perbedaan-perbedaan pilihan.

Lebih dari pelantikan itu juga seharusnya mengakhiri pengaruh partai politik pengusung seperti PDIP, PAN dan PKS.

Lalu memokuskan perhatian pada kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diucapkan ketika ditetapkan oleh KPU Propinsi Sulawesi Selatan 26 Juli 2018 lalu sebagai pemenang.

Penguatan Birokrasi
Dalam sambutan perdana di hadapan pejabat pemprov dan warga di halaman Gubernuran Sulsel, (Tribun Timur, Jumat, 10/9), Gubernur Sulsel menjamin tidak akan memutasi pejabat secara semena-mena.

Dikatakan bahwa mutasi bukan solusi. Oleh sebab itu ayo kerja! Pejabat terbaik akan dipertahankan, tapi diingatkan agar pembantunya loyal, ikhlas dan tidak berpura-pura loyal.

Penggalan-penggalan pernyataan gubernur di atas dapat dimaknai bahwa gubernur akan menempatkan orang-orang berdasar sistem merid. Bukan saja punya kompetensi, pengetahuan dan pengalaman yang baik, akan tetapi juga loyal kepada bangsa dan negara.

Itu artinya kemungkinan tetap ada penggantian, terutama kepada pejabat yang selama ini diangkat berdasarkan kedekatan personal, kekeluargaan dan hubungan emosional yang tinggi.

Mempertahankan pejabat-pejabat yang baik dan berprestasi atau sebaliknya mengganti pejabat-pejabat yang tidak kompeten, tentu ini terkait dengan pembenahan birokrasi sebagaimana jawaban-jawaban beliau kepada wartawan usai dilantik di Jakarta.

Kepada beberapa wartawan yang sempat mewawancarainya sekitar langkah awal pemerintahannya, Nurdin Abdullah menjawab bahwa langkah awal pemerintahannya adalah membenahi birokrasi dan pelayanan publik.

Halaman
123
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help