Bupati Luwu Serahkan KUPA dan PPAS-P APBD 2018

Dalam sambutannya, Cakka sapaan akrab Andi Mudzakkar mengatakan, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

Bupati Luwu Serahkan KUPA dan PPAS-P APBD 2018
desy/tribunluwu.com
Bupati Luwu, Andi Mudzakkar, meyerahkan KUPA PPAS-P APBD tahun anggaran 2018, kepada DPRD Luwu di ruang sidang DPRD Luwu, Jl Jenderal Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Luwu, Senin (10/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunLuwu.com, Desy Arsyad

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Bupati Luwu, Andi Mudzakkar, meyerahkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD tahun anggaran 2018.

Penyerahan tersebut kepada DPRD Kabupaten Luwu untuk kemudian diproses dan dibahas pada tahapan penyusunan perubahan APBD 2018, di ruang sidang DPRD Luwu, Jl Jenderal Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Luwu, Senin (10/9/2018).

Dalam sambutannya, Cakka sapaan akrab Andi Mudzakkar mengatakan, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan banyak terjadi dinamika yang menyebabkan perlu diadakan perubahan kebijakan umum APBD dan PPAS-P 2018.

"Sesuai dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi hal-hal yang di antaranya keadaan darurat, keadaan luar biasa, serta terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja," kata Cakka.

Dia juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga perlu adanya perubahan APBD Kabupaten Luwu.

Dimana selain adanya penambahan pendapatan hibah sebesar Rp 9 Miliar, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah lainnya sebesar Rp 1 Miliar yang harus dimanfaatkan secara optimal, juga karena adanya pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik oleh pusat sebesar 1.65 persen dari total DAK tahun ini sebesar Rp 3,9 Miliar lebih.

"Bertambahnya belanja tidak langsung yang dipengaruhi oleh belanja pegawai sebesar Rp 6 Miliar lebih akibat dari kekurangan alokasi untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta belanja langsung yang bertambah sebesar Rp 33,7 Miliar lebih yang digunakan untuk meyelesaikan program-program unggulan serta untuk mewujudkan APBD pro rakyat menjadi salah satu penyebab perlunya perubahan," jelasnya.

Cakka juga berharap adanya komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif apabila ada hal-hal yang memerlukan kejelasan baik dari Anggota DPRD kepada instansi teknis, serta memerintahkan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif dan tidak meninggalkan tempat selama pembahasan pada setiap proses dan tahapan penyusunan perubahan APBD 2018.

Penulis: Desy Arsyad
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved