BREAKING NEWS: Mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara Divonis Bebas

Andi Mappangara menjadi terdakwa yang menjalani persidangan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju.

BREAKING NEWS: Mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara Divonis Bebas
nurhadi/tribunsulbar.com
Sidang pembacaan putusan dugaan tindak pidana korupsi APBD Sulbar 2016 dilangsungkan di Pengadilan Negeri Mamuju, ruangan sidang tindak pidana korupsi, Jl AP Pettarani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju 

Sebagaimana diatur, kedua tersangka diancam pasal 12 huruf i undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwah dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurnagi masa penahanan dengan perintah terdakwah tetap ditahan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan,"kata JPU Mudazzir.

Munadar dan Harun juga dituntut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu. "Demikian tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang, semoga tuhan memberikan ketabahan dan kekutan kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara ini,"ucapnya.

Alasan Ketua DPRD Sulbar Dituntut 7 Tahun Penjara

Mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappaganra sebelum divonis bebas Senin (10/9/2018) hari ini, dituntut oleh JPU 7 tahun penjara.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, H Andi Mappangara, dituntut tujuh tahun hukuman penjara dalam perkara dugaan korupsi APBD Sulbar 2016.

Tuntutan H Andi Mappangara dibacakan dalam oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Mamuju, Jl AP Pettarani, Kelurahan Binanga, Mamuju, Kamis (16/8/2018).

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mudazzir, Andi Mappangara terbukti secara sah baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dan terlibat dalam pemborongan.

Andi Mappangara dituntut melanggar pasal 12 huruf i undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Mappangara dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan," kata JPU Mudazzir.

Andi Mappangara juga dituntut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu. Hingga berita ini ditulis Tribun-timur.com belum mendapat konfirmasi jadi jaksa penuntut umum atas vonis bebas Andi Mappangara.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help