Jika Tak Ingin Didiskualifikasi, Parpol di Sinjai Wajib Setor LADK 23 September 2018

"Sanksinya bisa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah pemilihan yang bersangkutan," kata Upi, Minggu (9/9/2018).

Jika Tak Ingin Didiskualifikasi, Parpol di Sinjai Wajib Setor LADK 23 September 2018
Komisioner KPU Sinjai sedang melakukan rapat pleno penetapan caleg sementara. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan meminta partai politik (parpol) peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019, agar transparan saat melaporkan dana kampanyenya ke penyelenggara pemilu.

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulsel,Upi Hastati menegaskan, seluruh peserta pemilu wajib menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke KPU jika tak ingin didiskualifikasi paling lambat 23 September 2018.

"Sanksinya bisa pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah pemilihan yang bersangkutan," kata Upi, Minggu (9/9/2018).

Mantan Komisioner KPU Barru dua periode itu menjelaskan bahwa LADK peserta Pemilu 2019 dimulai sejak tanggal pembukaan rekening khusus dana kampanye (RKDK). Dan ditutup satu hari sebelum masa kampanye.

Sedangkan jadwal pelaporan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), kata Upi, dimulai satu hari setelah penutupan pembukuan LADK dan akan ditutup satu hari sebelum LPSDK disampaikan.

"Untuk LPPDK (laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) dimulai sejak tiga hari sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup delapan hari setelah pemungutan suara," kata Upi.

Ia menjelaskan, pembukaan RKDK bisa dilakukan mulai 20 September. Setelah itu, KPU menerima LADK peserta pemilu 22 September atau sehari dimulainya kampanye.

Terkait berapa besaran sumbangan calon anggota DPD, Capres dan Cawapres, serta calon anggota legislatif, Upi menjelaskan hanya anggota DPD saja berbeda.

Menurutnya, calon anggota DPD RI hanya bisa menerima sumbangan dana kampanye senilai Rp 750 juta per orang. Sementara sumber dana kampanye dari kelompok atau perusahaan hanya Rp 1,5 miliar saja.

Sedangkan batasan sumbangan dana kampanye untuk calon presiden dan wakil presiden dari perseorangan, kata Upi itu lebih besar, yakni Rp 2,5 miliar. Sementara dari kelompok dan atau perusahaan senilai Rp 25 miliar.

Hal sama juga berlaku bagi calon anggota (caleg) DPR RI dan DPRD provinsi.

"Sama saja dengan calon presiden dan wakil presiden. Perseorangan Rp 2,5 miliar dan kelompok Rp 25 miliar," jelas Upi

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help