Bawaslu Enrekang Awasi Pelanggaran Kampanye di Medsos

Aturan penyebaran Alat peraga kampanye (APK) atau pun sosialisasi yang memuat citra diri tidak diperkenankan.

Bawaslu Enrekang Awasi Pelanggaran Kampanye di Medsos
m azis albar/tribunenrekang.com
Komisioner Bawaslu Enrekang, Suardi Mardua 

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Enrekang terus melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran dalam Pemilu 2019.

Penggunaan media sosial (Medsos) dari para pelaku politik pun tak luput dari pemantauan dan pengawasan Bawaslu Enrekang.

Komisioner Bawaslu Enrekang, Suardi Mardua, mengatakan saat ini pihaknya memang meningkatkan pengawasan khususnya terhadap pelanggaran kampanye di luar jadwal.

Apalagi menurutnya, sudah banyak ditemukan adanya indikasi pelanggaran dalam hal kampanye di luar jadwal khususnya di Medsos.

"Sudah banyak kita temukan pelanggaran kampanye di Medsos, tapi kapasitas kami sebagai Bawaslu selalu mengedepankan tindakan pencegahan lebih dulu kemudian dilakukan penindakan," kata Suardi kepada TribunEnrekamg.com, Minggu (9/9/2018).

Baca: Pemilih Pemula di Luwu Terancam Kehilangan Hak Pilih di Pemilu 2019

Baca: Ini Bentuk Sumbangan Dana Kampanye yang Bisa Diterima Peserta Pemilu

Ia menjelaskan, potensi pelanggaran kampanye di Medsos saat ini cukup besar, lantaran kebanyakan dari mereka tak mengetahui aturan terkait kampanye di Medsos.

Padahal, berdasarkan aturan penyebaran Alat peraga kampanye (APK) atau pun sosialisasi yang memuat citra diri tidak diperkenankan menggunakan nomor urut partai dan logo partai selama belum masuk dalam tahapan kampanye.

Apalagi, memang kelemahan selama ini memang ada di Medsos karena itu sangat menyulitkan untuk mendeteksi setiap pelanggaran yang dilakukan pelaku politik.

"Makanya kita harapkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan jika ada pelanggaran kampanye di Medsos," ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan aturan kampanye di luar jadwal akan dapat dikenakan sanksi pidana 1 tahun dan denda Rp 12 juta sesuai Undang-Undang nomor 7 tentang Pemilu.(*)

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help