BPKP Mediasi Pemkab Sinjai dan BPJS Watampone Soal Penggunaan Jasa Kesehatan

Mereka menyaksikan Penandatangan Kesediaan dan Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

BPKP Mediasi Pemkab Sinjai dan BPJS Watampone Soal Penggunaan Jasa Kesehatan
samba/tribunsinjai.com
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Arman Sahri Harahap memediasi Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Watampone di kantor BPKP Makassar, Jumat (7/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Arman Sahri Harahap memediasi Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Watampone di kantor BPKP Makassar, Jumat (7/9/2018).

Mereka menyaksikan Penandatangan Kesediaan dan Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Cabang Watampone dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

Kepala BPKP Provinsi Sulsel Arman Sahri Harahap menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya sebagai lembaga non departemen yang selain melakukan pengawasan keuangan, pembangunan dan pemerintahan juga mendorong terselenggaranya otonomi daerah dan juga berperan aktif dalam pemberantasan KKN serta membantu mempercepat perbaikan manajemen pemerintah daerah.

" Kami Wellcome terhadap permasalahan yang ada dan kami akan membantu memediasi persoalan kerjasama pelayanan kesehatan ini sehingga penyelenggaraan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sinjai dapat berjalan dengan baik," kata Arman Sahri Harahap.

Penjabat Bupati Sinjai Jufri Rahman, mengatakan bahwa langkah mediasi ini dilakukan sebagai itikad baik dari pihak pemerintah daerah Sinjai dan BPJS Cabang Bone dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Sinjai.

Sehingga berjalan dengan baik, lancar dan clear tanpa menyalahi aturan dan kita berharap tidak menimbulkan dampak dikemudian hari dan dihari kemudian, jelas Jufri Rahman.

Saat ini Pemkab Sinjai dan BPJS pernah berseteru terkait masalah data pengguna BPJS warga Sinjai yang dianggap tidak transparan dari BPJS. Sementara BPJS di Sinjai menuntut Pemkab Sinjai untuk segera membayarkan jasa BPJS yang belum dibayarkan sejak Maret lalu sampai Agustus lalu.

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help