Wakil Ketua 1 DPRD Lutim Minta Pemkab Tangani Kisruh Warga dengan PT CLM

PT CLM belum juga menyetujui akan mengganti rugi lahan warga karena alasan lahan yang digarap adalah lahan negara.

Wakil Ketua 1 DPRD Lutim Minta Pemkab Tangani Kisruh Warga dengan PT CLM
ivan ismar/tribunlutim.com
Suasana rapat mediasi antara FPP, Masyarakat Lingkar Tambang dan PT CLM di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur, Jumat (7/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Wakil Ketua 1 Luwu Timur'>DPRD Luwu Timur, Muh Siddiq BM meminta pemerintah kabupaten (pemkab) turut andil menyelesaikan kisruh Forum Pemuda Pongkeru (FPP), Masyarakat Lingkar Tambang dengan PT Citra Lampia Mandiri (CLM).

Itu disampaikan Siddiq saat rapat mediasi antara FPP, Masyarakat Lingkar Tambang dan PT CLM di Ruang Aspirasi Luwu Timur'>DPRD Luwu Timur, Jumat (7/9/2018).

"Seharusnya pemkab ikut ambil alih ini masalah warga dengan PT CLM. Jangan malah dibiarkan seperti ini," kata Siddiq.

Menurutnya, pemkab harus turun tangan juga guna mencari kejelasan dari pokok masalah kedua pihak, baik itu aturan maupun soal hukumnya.

Baca: Dimediasi DPRD Lutim, PT CLM Ogah Ganti Rugi Lahan Warga Malili

Baca: PT CLM Ogah Ganti Rugi Lahan Tambang ke Warga Malili

"Kalau perlu bupati juga perlu memfasilitasi ini kalau memang itu bisa cepat selesai," imbuhnya.

Kisruh sudah berlangsung bertahun-tahun menyangkut tuntutan warga soal ganti rugi lahan kepada PT CLM. Tuntutan akibat dampak aktivitas pertambangan PT CLM.

PT CLM belum juga menyetujui akan mengganti rugi lahan warga karena alasan lahan yang digarap adalah lahan negara. PT CLM juga menyebut mempunyai izin soal pengelolaan lahan dari Kementrian Kehutanan waktu itu.

Hadir dalam mediasi itu, Direksi PT CLM, Helmut Hermawan, anggota DPRD, Herdinang, Usman Sadik, Andi Endy B Shin Go dan Najamuddin.(*)

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help