VIDEO ON DEMAND

VIDEO: Warga Demo PT CLM di Kantor DPRD Luwu Timur

PT CLM meyakini lahan yang dikelolanya adalah milik negara yang izin pinjam pakainya berlaku dari 2012 sampai 2019.

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Forum Pemuda Pongkeru (FPP) dan Masyarakat Lingkar Tambang mendatangi Kantor DPRD Luwu Timur, Jumat (7/9/2018).

Massa yang berjumlah puluhan orang itu meminta dimediasi dengan PT Citra Lampia Mandiri (CLM) soal dampak eksploitasi tambang nikel.

Adapun tiga poin tuntutan massa yaitu meminta konvensasi lahan warga yang sudah dieksploitasi PT CLM, konvensasi akibat dampak pertambangan, transparansi rekrutmen tenaga kerja.

Dalam aksinya itu, massa juga membawa barang mirip keranda jenasah yang disimpan di depan kantor DPRD Luwu Timur.

Dalam mediasi berlangsung di ruang aspirasi, warga yang lahannya terkena dampak tetap meminta PT CLM bertanggung jawab dengan ganti rugi.

Selain itu juga terungkap lahan yang dieksploitasi oleh PT CLM adalah lahan negara.

PT CLM juga belum bersedia menyatakan akan mengganti rugi lahan atau tanaman yang terkena dampak dari tambang PT CLM.

PT CLM meyakini lahan yang dikelolanya adalah milik negara yang izin pinjam pakainya berlaku dari 2012 sampai 2019.

Izinnya dikeluarkan Kementrian Kehutanan yang menterinya saat itu adalah Ketua MPR RI saat ini, Zulkifli Hasan. Izin konsesi lahan seluas 10 ribu Hektare (Ha) namun IUP OP dari kementrian 2.600 Ha dan baru dikelola 999.94 Ha.

Adapun lokasi tambang PT CLM ada di Desa Harapan dan Pongkeru, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hadir dalam mediasi itu, Direksi PT CLM, Helmut Hermawan, Wakil Ketua 1 DPRD Luwu Timur, Muh Siddiq BM, anggota DPRD, Herdinang, Usman Sadik, Andi Endy B Shin Go dan Najamuddin.

Simak videonya!(*)

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help