OJK Ramu Payung Hukum Inovasi Keuangan Digital di Sulsel

Di masa mendatang, setiap subsector dalam fintech akan memiliki POJK khusus untuk masing-masing subsektor (lex specialis)

OJK Ramu Payung Hukum Inovasi Keuangan Digital di Sulsel
fadly/tribuntimur.com
Kepala Group Inovasi Keuangan OJK Triono (kanan) di sela jumpa pers di Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Kamis (6/9/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong kemajuan teknologi keuangan digital untuk memperluas akses keuangan masyarakat dan mendukung pembangunan perekonomian nasional.

Kepala Group Inovasi Keuangan OJK Triono menuturkan, POJK Inovasi Keuangan Digital diharapkan akan memberi kepastian hukum inovasi keuangan yang berbasis teknologi sehingga akan menumbuh kembangkan inovasi di industri jasa keuangan.

"POJK 13/2018 berfungsi sebagai payung hukum Inovasi Keuangan Digital secara menyeluruh," katanya di sela jumpa pers di Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Kamis (6/9/2018).

Di masa mendatang, setiap subsector dalam fintech akan memiliki POJK khusus untuk masing-masing subsektor (lex specialis) dan merujuk kepada payung hukum POJK 13/2018 ini.

Baca: Sulsel Jadi Lokasi Perdana Sosialisasi Peraturan Inovasi Keuangan Digital oleh OJK

“Inovasi keuangan digital ini perlu didukung sekaligus dipantau dan dikendalikan agar bisa bersinergi dengan lembaga keuangan yang telah ada serta memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen,” katanya

OJK juga mengarahkan agar inovasi keuangan digital diawasi dengan prinsip market conduct, yang pelaksanaannya bekerjasama dengan asosiasi fintech yang diakui oleh OJK.

"Dalam pelaksanaan market conduct, OJK membuat pendekatan baru yaitu principle based regulation dan activity based licensing, yang berarti OJK hanya membuat garis besar pengaturan (principles) saja," ujarnya.

OJK juga menerapkan prinsip pro-inovasi melalui penerapan regulatory sandbox, yang merupakan mekanisme pengujian oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandala proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara.

"Proses regulatory sandbox dilaksanakan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama enam bulan jika diperlukan," ujarnya.

Hasil regulatory sandbox adalah status untuk direkomendasikan, perbaikan, atau tidak direkomendasikan.

Baca: OJK Sulampua Harap Tim Ekonomi NA-ASS Paham Persoalan Perekonomian Sulsel

Selain itu, peraturan ini juga mendorong terbentuknya ekosistem inovasi keuangan digital yang akan dipimpin oleh OJK bekerja sama dengan semua pihak terkait.

Melalui POJK ini, OJK juga berkepentingan untuk memberikan akses keuangan kepada para pelaku usaha UMKM melalui jalur inovasi keuangan digital, sehingga bisa menghilangkan hambatan yang sering dimiliki oleh pelaku usaha UMKM dalam bidang pendanaan dan pemasaran.

Platform digital memungkinkan memberikan pinjaman ritel yang tidak beragunan dengan syarat yang sangat mudah, seperti yang dilakukan dalam bisnis fintech peer to peer lending dan telah diatur OJK dalam POJK 77/2016.(*)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help