Polemik Bacaleg Eks Napi Koruptor, Begini Kata Komisioner Bawaslu RI

Ia mengatakan, terkait putusan yang belum ditindak lanjuti oleh beberapa KPU di daerah, karena adanya himbauan KPU RI

Polemik Bacaleg Eks Napi Koruptor, Begini Kata Komisioner Bawaslu RI
nurhadi/tribunsulbar.com
Komisioner Bawaslu RI Divisi Penindakan, Ratna Dewi Pettalolo, saat ditemui usai menjadi narasumber pada diskusi pengawasan pemilu 2019 Bawaslu Sulbar di Mamuju, Rabu (5/9/18) 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Diloloskannya bakal calon legislatif (Bacaleg) eks narapidana koruptor oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di beberapa daerah di Indonesia, hingga kini masih menjadi perbincangan publik.

Komisioner Bawaslu RI Divisi Penindakan, Ratna Dewi Pettalolo, saat ditemui usai menjadi narasumber pada diskusi pengawasan pemilu 2019 Bawaslu Sulbar di Mamuju, Rabu (5/9/18) mengatakan, Bawaslu RI tidak dalam kapasitas membela para Bacaleg eks narapidana koruptor.

Ia mengatakan, terkait putusan yang belum ditindak lanjuti oleh beberapa KPU di daerah, karena adanya himbauan KPU RI untuk menunda pelaksanaan putusan hingga keluarnya hasil JR dari MA, pihaknya akan kembali menyurat ke KPU RI.

"Kami sudah melaksanakan tugas, sudah mengeluarkan putusan, jadi kami kembalikan ke KPU RI karena mereka (KPU) punya kewajiban untuk menindak lanjuti putusan Bawaslu,"kata Ratna kepada wartawan di Mamuju, Rabu (5/9/2018).

Dikatakan, pihaknya juga akan melihat ulang himbauan KPU RI terkait penundaan pelaksanaan putusan di beberapa daerah, apakah himbauang KPU bisa mengikat Bawaslu atau tidak.

"Kami akan liat ulang himbauan itu, karena itu masih bersifat ke dalam, internal KPU sendiri, dalam waktu dekat mungkin kami akan segera menyurati KPU untuk segera menindak lanjuti putusan Bawaslu,"kata dia.

Ratna kembali menegaskan, pihak Bawaslu tidak sedang membela koruptor, tapi memperjuangkan hak konstitusional warga negara.

"Kami harus tundur pada perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan hirarki hukum di negara Republik Indonesia. Memang kita butuh membaca dan mendalami undang-undang sebelum mengambil kesimpulan sehingga tidak melahirkan kesimpulan hukum yang tidak menyesesat,"ujarnya.

Ia meminta Bawaslu tidak selalu di framing sebagai lembaga pembela napi eks koruptor, sebab pihaknya hanya taat pada asas peraturan yang lebih tinggi yakni uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help