Sosialisasi di KPU Palopo, Faisal Amir Tekankan Hal Penting Ini

Pada kesempatan itu Faisal Amir menekan beberapa hal terkait peraturan yang harus dimengerti oleh siapa saja.

Sosialisasi di KPU Palopo, Faisal Amir Tekankan Hal Penting Ini
hamdan/tribunpalopo.com
Komisioner KPU Sulsel Divisi SDM, Sosialisasi dan Parmas, Faisal Amir, menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 23 tahun 2018, di Kantor KPU Palopo, Jl Pemuda, Kecamatan Wara Selatan, Selasa (4/9/2018) sore. 

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, Hamdan Seoharto.

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Komisioner KPU Sulsel Divisi SDM, Sosialisasi dan Parmas, Faisal Amir, menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI Nomor 23 tahun 2018, di Kantor KPU Palopo, Jl Pemuda, Kecamatan Wara Selatan, Selasa (4/9/2018) sore.

Pada kesempatan itu Faisal Amir menekan beberapa hal terkait peraturan yang harus dimengerti oleh siapa saja.

Yaitu kepala daerah mulai dari bupati/wali kota hingga gubernur diperbolehkan untuk mengkampanyekan salah satu pasangan Calon Presiden (Capres) pada pemilu 2019 mendatang.

Selain kepala daerah, pejabat daerah ataupun pemerintah pusat hingga tingkat menteri dibolehkan melakukan kampanye atau orasi politik dengan catatan harus mengajukan cuti paling lama satu hari saja.

Namun ia juga menegaskan, jika kepala daerah mulai dari bupati/wali kota hingga gubernur tidak diperbolehkan sama sekali untuk menjadi ketua tim kampanye dan pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019.

"Dalam PKPU RI nomor 23 tahun 2018 diatur terkait keterlibatan kepala daerah hingga pejabat daerah dan pejabat setingkat menteri. Kepala daerah sama sekali tidak dibolehkan menjadi ketua tim kampanye, menjadi anggota boleh. Sementara pejabat itu, pula diatur pejabat dibolehkan berkampanye tetapi harus cuti selama satu hari saja," ujarnya.

Selain itu dijelaskan juga terkait proses cuti pejabat yang akan melakukan kampanye, setidaknya harus diajukan paling lama satu hari sebelum hari cuti yang diminta.

"Dan hanya satu hari dalam satu minggu. Dengan kata lain, dalam rentan waktu satu minggu tersebut hanya dibolehkan kampanye selama satu kali. Minggu kedua atau berikutnua kembali boleh mengakukam cuti kampanye," jelasnya.

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved