Terkait Petisi Tim 9 APBMI, Pelindo IV: Ini Sepihak

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) menhasilkan sebuah petisi.

Terkait Petisi Tim 9 APBMI, Pelindo IV: Ini Sepihak
Pengurus Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) foto bersama saat berkunjung ke kantor Tribun Timur, Senin (27/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) menhasilkan sebuah petisi.

Tim 9 yang diketuai Dr Supriadi dibentuk DPP APBMI untuk mencari jalan keluar terkait disahkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 tahun 2016, yang merugikan perusahaan bongkar muat di Indonesia.

Tim 9 pun merilis petisi yang berbunyi, menolak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 tahun 2016 secara keselurahan.

Oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan bertentangan dengan UU No 5 tahun 1999 tentang anti monopoli, serta bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan.

Dan apabila pemerintah tidak mengindahkan petisi hasil Rakernas APBMI pada 29-31 Agustus 2018 di Makassar, maka dengan tegas APNMI akan melakukan tindakan kontraproduktif secara ekonomi di seluruh Pelabuhan Indonesia bersama-sama organisasi.

Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan PT Pelindo IV, Farid Padang yang dihubungi, Minggu (2/9/2018) menuturkan, pernyataan tersebut sifatnya sepihak terhadap aturan yang sudah dikeluarkan.

"Selayaknya, nada lebih elegan dapat diajukan judicial review, agar hasilnya itu dapat dijadikan rujukan," katanya.

Menurutnya, hal ini sifatnya masukan dari APBMI, agar pemerintah bisa mencari solusi terbaik untuk kemajuan distribusi logistik di indonesia. Terkait keinginan mogok, ia merespon singkat.

"Kalau suatu aturan itu pasti ada pro kontra kalau kita sebagai BUP tidak akan mogok, biasanya sifatnya adalah shok terapi ke pemerintah untuk merubah aturan itu," katanya.

Tetapi aturan itu sudah dikaji sebelum dikeluarkan pasti pemerintah mengeluarkan solusinya jika mereka mogok.

"Karena prosos bongkar muat di pelabuhan umum under kontrol Pelindo dengan pengawasan OP, jadi kami akan antisipadi hal tersebut," katanya. (*)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved