Menangi Gugatan di Bawaslu Bulukumba, Nama Muttamar Mattotorang Belum Masuk ke DCS

Salah satunya, penolakan mantan napi koruptor sebagai bacaleg, justru bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini.

Menangi Gugatan di Bawaslu Bulukumba, Nama Muttamar Mattotorang Belum Masuk ke DCS
HANDOVER
Hasil sengketa antara bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Berkarya Andi Muttamar Mattotorang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba, telah diputuskan oleh Bawaslu, Selasa (29/8/2018) lalu. 

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Hasil sengketa antara bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Berkarya Andi Muttamar Mattotorang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba, telah diputuskan oleh Bawaslu, Selasa (29/8/2018) lalu.

Keputusan yang dibacakan pada sidang adjudikasi tersebut, memenangkan pihak pemohon, Andi Muttamar Mattotorang dengan beberapa pertimbangan.

Salah satunya, penolakan mantan napi koruptor sebagai bacaleg, justru bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini.

"Penolakan KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"kata Anggota Bawaslu Bulukumba, Bakri Abu Bakar.
Dari hasil putusan sidang yang berlangsung kurang lebih dua jam itu, Bawaslu memutuskan Andi Mutammar Matotorang untuk dimasukkan kembali dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Namun, hingga hari keenam pasca persidangan, nama Muttamar belum dimasukkan dalam DCS. Hal itu dibenarkan oleh Anggota KPU Bulukumba, Syamsul, Senin (3/9/2018).

Menurut Syamsul, pada prinsipnya KPU Bulukumba menghormati putusan Bawaslu, tetapi secara kelembagaan, KPU RI dan KPU Provinsi Sulsel meminta pihaknya untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Putusan Bawaslu sampai  dengan keluarnya putusan uji materi Mahkamah Agung (MA) terhadap PKPU Nomor 20 tahun 2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018.

Pasalnya, kata Syamsul, hal tersebut menjadi landasan hukum dalam proses pencalonan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, hingga saat ini masih berlaku serta belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kedua peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Saat ini belum dimasukkan. Kami tetap hargai keputusan Bawaslu. Tapi kami juga tetap tunggu terlebih dahulu keputusan uji materi dari (MA)," katanya.

Syamsul berharap, hasil uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dapat selesai dalam waktu dekat ini, agar kepastian hukum bagi penyelenggara dan mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba.

Sebelumnya, KPU Bulukumba mencoret nama Muttamar Mattotorang, lantaran tidak sesuai dengan kriteria pencalonan seperti yang tertuang di PKPU No 20 tahun 2018.

Tak terima dengan hal tersebut, Muttamar kemudian menggugat KPU Bulukumba melalui Bawaslu. (*)

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved