Kades di Sidrap Ancam Lapor ke Kemendagri Jika ADD dan Gajinya Tak Dibayar

Tidak ada kejelasan yang didapatkan terkait pembayaran ADD dan gaji mereka sejak Maret hingga September 2018.

Kades di Sidrap Ancam Lapor ke Kemendagri Jika ADD dan Gajinya Tak Dibayar
amiruddin/tribunsidrap.com
Sejumlah kepala desa mendatangi kantor DPRD Sidrap, di Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Maritengngae, Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (3/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunSidrap.com, Amiruddin

TRIBUNSIDRAP.COM, MARITENGNGAE - Puluhan kepala desa di Sidrap mengancam akan melapor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jika Alokasi Dana Desa (ADD) 2018 dan gaji mereka tidak dibayarkan.

Hal tersebut disampaikan, saat mengadu ke DPRD Sidrap, Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Maritengngae, Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (3/9/2018).

"Kalau keluhan kami ini tidak direspon dan tidak ada kejelasan kapan akan dibayarkan, kami siap melaporkan hal ini ke Kemendagri," kata Kepala Desa Bola Bulu, Andi Mustakim kepada TribunSidrap.com.

Dikatakan, sudah berulang kali mengadukan hal tersebut ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sidrap.

Baca: 7 Bulan Tak Gajian, Kepala Desa di Sidrap Curhat ke DPRD

Baca: Jadi Tersangka Kasus Dana Desa Mattiro Bone 2016, Ini Mark Up Sahaba Nur

Namun kata dia, tidak ada kejelasan yang didapatkan terkait pembayaran ADD dan gaji mereka sejak Maret hingga September 2018.

"Kami hanya dijanji terus setiap meminta kejelasan ke BPKD Sidrap. Makanya kami sangat berharap segera ada jalan keluar, terhadap masalah ini," tuturnya.

Sekadar diketahui, jumlah ADD yang belum dibayarkan tahun 2018 ini, sebesar Rp 64 miliar untuk 68 desa di Sidrap.

ADD tersebut sedianya dipakai untuk membayar kebutuhan fisik dan non fisik, termasuk gaji kepala desa. Bukan hanya itu, Rp 32 miliar ADD tahun 2017 juga diketahui belum dibayarkan.(*)

Penulis: Amiruddin
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help