Tolak Permen Perhubungan Nomor 152, APBMI Ancam Mogok Kerja

Tim 9 pun merilis petisi yang berbunyi, menolak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 tahun 2016 secara keselurahan.

Tolak Permen Perhubungan Nomor 152, APBMI Ancam Mogok Kerja
Pengurus Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) foto bersama saat berkunjung ke kantor Tribun Timur. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) menerbitkan petisi.

Tim 9 yang diketuai Dr Supriadi dibentuk DPP APBMI untuk mencari jalan keluar terkait disahkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 tahun 2016, yang merugikan perusahaan bongkar muat di Indonesia.

Tim 9 pun merilis petisi yang berbunyi, menolak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 tahun 2016 secara keselurahan.

Oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan bertentangan dengan UU No 5 tahun 1999 tentang anti monopoli.

Baca: Usulan Rakernas APBMI, Pelindo Setop Bongkar Muat di Pelabuhan Konvensional

Serta bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan.

Dan apabila pemerintah tidak mengindahkan petisi hasil Rakernas APBMI pada 29-31 Agustus 2018 di Makassar, maka dengan tegas APNMI akan melakukan tindakan kontraproduktif secara ekonomi di seluruh Pelabuhan Indonesia bersama-sama organisasi.

Ketua Panitia Rakernas APBMI Usman yang dihubungi, Minggu (2/9/2018), menuturkan, tindakan kontraproduktif secara ekonomi yang dimaksud yakni, semacam mogok.

"Petisi ini sudah kita ajukan ke Ombudsman. Jadi bila petisi ini tidak digubris selama maksimal dua bulan, kita adakan evaluasi," katanya.(aly)

Pelindo IV: Ini Sepihak

Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan PT Pelindo IV Farid Padang menuturkan, pernyataan tersebut sifatnya sepihak terhadap aturan yang sudah dikeluarkan.

"Selayaknya, nada lebih elegan dapat diajukan judicial review, agar hasilnya itu dapat dijadikan rujukan," katanya.

Menurutnya, hal ini sifatnya masukan dari APBMI, agar pemerintah bisa mencari solusi terbaik untuk kemajuan distribusi logistik di indonesia.(aly)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved