Mulai Besok, Bawa Uang Kertas Asing Rp 1 Miliar Diberi Sanksi Fantastis Ini

Sanksi dikecualikan bagi badan berizin, yaitu bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)

Mulai Besok, Bawa Uang Kertas Asing Rp 1 Miliar Diberi Sanksi Fantastis Ini
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Ilustrasi 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bank Indonesia mulai memberlakukan sanksi bagi setiap orang atau korporasi yang membawa Uang Kertas Asing (UKA) dengan nilai setara atau lebih Rp 1 miliar.

Aturan tersebut berlaku mulai Senin (3/9/2018).

Sanksi dikecualikan bagi badan berizin, yaitu bank dan penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank yang telah memperoleh izin dan persetujuan dari Bank Indonesia.

Hal ini sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Baca: Dollar AS Kian Menguat, Bank Indonesia Kawal Ketat Stabilitas Rupiah

Deputi Kepala BI Perwakilan Sulsel, Dwityapoetra Soeyasa Besar yang dihubungi, Minggu (2/9/2018) menuturkan, BI tidak mentoleransi siapapun yang membawa uang kertas asing setara atau lebih besar dari Rp 1 miliar.

“Dalam pelaksanaannya, pengawasan pembawaan UKA dan pengenaan sanksi denda di daerah pabean akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman, dalam keterangannya, Minggu (2/9/2018).

Penetapan besaran denda dan mekanisme penyetoran pada Kas Negara diharmonisasikan dengan norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan lainnya terkait pembawaan uang tunai.

Antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia.

Baca: Daftar Bonus Fantastis Atlet dan Pelatih Asian Games, Ternyata Tak Hanya Uang Rp 1,5 Miliar

Berdasarkan hal tersebut, besarnya sanksi denda yang dikenakan kepada perorangan atau korporasi yang tidak memiliki izin dan persetujuan adalah sebesar 10 persen dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah denda paling banyak setara dengan Rp 300 juta.

“Pengaturan pembawaan UKA bukan merupakan kebijakan kontrol devisa. Kebijakan ini menekankan pengaturan lalu lintas pembawaaan uang asing secara tunai,” katanya.

Untuk itu, bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memerlukan pembawaan valuta asing di atas ambang batas pembawaan UKA tetap dapat melakukannya secara non tunai.(*)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved