KPU Parepare Tunda Akomodir Rekomendasi Panwaslu Terkait Caleg Eks Napi

Muh Zainal Asnun memutuskan mengabulkan protes Perindo atas dicoretnya Ramadan Umasangaji.

KPU Parepare Tunda Akomodir Rekomendasi Panwaslu Terkait Caleg Eks Napi
handover
Maju Pilcaleg, Ramadan Umasangaji mulai sebar baliho. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare menunda mengakomodir Calon Legislatif (Caleg) mantan terpidana kasus korupsi, Ramadan Umasangaji dari Partai Perindo.

Ketua KPU Parepare, Nur Nahdiyah, Minggu (2/9/2018) mengatakan berdasarkan PKPU, Bacaleg eks Napi tidak bisa diterima. "Tetapi karena adanya rekomendasi Panwaslu yang bertentangan dengan PKPU maka kami konsultasikan ke KPU Provinsi dan KPU RI," ungkapnya.

Dari konsultasi tersebut, kata Nahdiyah, diputuskan untuk menunda mengakomodir rekomendasi Panwaslu judicial review dari Mahkamah Agung (MA).

"Di PKPU ditegaskan bahwa mantan narapidana korupsi, narkoba dan kejahatan seksual pada anak, tidak boleh diakomodir. Kami bekerja berdasarkan PKPU. Dan kami menunggu surat edaran dari KPU RI tentang tindak lanjut atas persoalan ini," jelasnya.

Baca: Bawaslu Parepare Akomodir Caleg Perindo Pernah Berstatus Napi

Baca: Andalkan Caleg Eks Golkar, Perindo Gowa Optimis Rebut Kursi Ketua DPRD

Sebelumnya, Ketua Panwaslu Parepare, Muh Zainal Asnun memutuskan mengabulkan protes Perindo atas dicoretnya Ramadan Umasangaji.

"Alasannya, mengacu pada Undang-undang no 7 tahun 2017 pasal 40, termasuk ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menguatkan putusan ini," tuturnya.

Berdasarkan UU tersebut, membolehkan dengan syarat tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana, yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan itu sudah dilakukan yang bersangkutan.

"Sesuai aturan, putusan Bawaslu harus ditindaklanjuti oleh KPU. Tapi kita lihat saja nanti sikap KPU Parepare terkait rekomendasi yang kami ajukan," ujarnya.

Ramadan maju di Pileg Parepare melalui Dapil I, Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat. Mantan sekretaris Dewan DPRD Parepare ini pernah menyandang status napi setelah divonis penjara satu tahun masa percobaan selama 2 tahun atas kasus pemberian tunjangan sewa rumah kepada Anggota DPRD Kota Parepare periode 2004-2009.(*)

Penulis: Mulyadi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved