Soal Polemik PAW Asman, Ketua Bappilu NasDem Enrekang Bakal Tempuh Jalur Hukum

DPRD tidak boleh melantik orang yang tidak mewakili partai, dalam hal ini orang yang sudah diberhentikan.

Soal Polemik PAW Asman, Ketua Bappilu NasDem Enrekang Bakal Tempuh Jalur Hukum
handover
Ketua Bappilu NasDem Enrekang, Abdul Syukur Djamadi 

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Enrekang telah menetapkan jadwal pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua NasDem Enrekang, Asman yang telah mundur sebagai legislator.

Hardi sebagai peraih suara terbanyak kedua di Dapil II Partai NasDem pada Pileg 2014 lalu disebut bakal dilantik menganti Asman.

Menanggapi hal itu, Ketua Bappilu NasDem Enrekang, Abdul Syukur Djamadi yang juga berpeluang menggantikan Asman sebab dirinya merupakan peraih suara terbanyak setelah Asman dan Hardi angkat bicara.

Menurutnya, pihaknya bakal mengambil jalur hukum jika DPRD Enrekang bakal melantik Hardi sebagai pengganti Asman. Itu lantaran, Syukur menganggap hal tersebut adalah tindakan yang sangat inkonstitusional.

Sebab, Hardi telah mendapat surat pemberhentian dari DPP NasDem sehingga secara otomatis bukan lagi kader Partai bercorak biru tersebut.

Baca: Soal Polemik Pengganti Asman, DPRD Enrekang Sudah Tetapkan Jadwal Pelantikan Hardi

Baca: Desak PAW Asman, Ketua Bappilu NasDem Bawa Massa ke DPRD Enrekang

Apalagi, KPU Enrekang telah mengeluarkan surat sesuai Hasil Pleno nomor : 239/PY.04.1-SD/7316/KPUD-Kab/VIII/2018, yang menjawab surat dari DPRD enrekang nomor 251/DPRD/VIII/2018 tentang permintaan Nama Calon Anggota DPRD NasDem pengganti Asman.

Dimana dalam surat itu, KPU menjelaskan jika berdasarkan hasil verifikasi berkas maka nama PAW adalah Abd Syukur Djamadi, dan secara otomatis Hardi dinyatakan tidak lagi bersyarat.

"Jika DPRD melantik Hardi maka jelas saya akan ambil langkah hukum, ini hukum persoalan siapa yang bakal duduk tapi ini tentang bagaimana menerapkan aturan," kata Syukur, Jumat (31/8/2018).

Sementara Advokat sekaligus Pengamat politik muda Enrekang, Sofyan Sinte, DPRD harus objektif dalam menyelesaikan polemik PAW Asman tersebut.

Menurutnya, DPRD tidak boleh melantik orang yang tidak mewakili partai, dalam hal ini orang yang sudah diberhentikan.

"Itu sama saja mempertontonkan praktek korupsi DPRD harus memproses nama baru berdasarkan rekomendasi KPU setempat sesuai mekanisme dan undang undang," tuturnya.

Ia menambahkan, untuk menyelesaikan polemik itu, DPRD harus mengikuti rekomendasi KPU.

Sebab, KPU yang punya domain dalam menentukan nama pengganti PAW berdasarkan verifikasi langsung dan berkas, sedangkan DPRD hanya menjalankan mekanisme dan melakukan pelantikan saja.(*)

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help