Ini Langkah Bea Cukai LPEI Hadapi Tantangan Ekspor di Kawasan Indonesia Timur

Harga komoditas sektor energi menunjukkan penguatan sementara komoditas non-energi justru berada pada tren menurun di pasar global.

Ini Langkah Bea Cukai LPEI Hadapi Tantangan Ekspor di Kawasan Indonesia Timur
abdiwan/tribuntimur.com
Kiri ke kanan, Bambang Adi W. (Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian), Arlinda (Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag / Anggota Dewan Direktur LPEI), Heru Pambudi (Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu), Indra Wijaya Supriadi (Direktur Pelaksana II LPEI) di sela jumpa pers Business Talk di salah satu hotel di Jl Andi Djemma Makassar, Kamis (30/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ekspor Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki tantangan yang cukup besar karena ekspor masih bergantung pada komoditas yang rentan terhadap perubahan harga di pasar global.

Harga komoditas sektor energi menunjukkan penguatan sementara komoditas non-energi justru berada pada tren menurun di pasar global.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Heru Pambudi menuturkan, pihaknya telah mengeluarkan kebijakan melalui fasilitas kepabeanan yang memberikan insentif fiskal kepada perusahaan yang berorientasi ekspor berupa pembebasan Bea Masuk, dan PDRI.

"Tidak hanya itu, bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus mendukung sektor yang mendorong nilai tambah dan daya saing eksportir khususnya di KTI," ujar Heru dalam jumpa pers Business Talk di hotel yang berada di Jl Andi Djemma Makassar, Kamis (30/8/2018) 

Baca: Petugas Bea Cukai Sita 2 Kodi Rokok Ilegal di Bandara Sultan Hasanuddin

Untuk mendukung kemudahan pelaku usaha melakukan kegiatan investasi dan ekspor impor, Bea Cukai melakukan percepatan perizinan dengan cara menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018.

Tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai, sehingga izin prinsip TPB dari 10 hari kerja menjadi 1 jam izin secara online.

"Ke depannya izin transaksional di Kawasan Berikat akan disederhanakan dari 45 izin menjadi 3 izin secara online, registrasi kepabeanan dari 5 hari kerja menjadi 3 jam secara online, izin prinsip Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari 30 hari menjadi 1 jam, dan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari 30 hari menjadi 3 hari," katanya.

Salah satu manifestasi itu dilakukan melalui penyelenggaraan temu usaha dengan eksportir KTI yang diselenggarakan di Makassar, Kamis, (30/8/2018).

Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah K/L Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan (DJPEN), Kementerian Keuangan (LPEI & DJBC), pemerintah daerah, dan para pelaku usaha ekspor, di KTI.

Halaman
12
Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help