Setahun Bergulir di Polres Maros, ACC Pertanyakan Kasus Sikdes

ACC Sulawesi menilai Unit I Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reskrim Polres Maros, memiliki kinerja yang cukup buruk

Setahun Bergulir di Polres Maros, ACC Pertanyakan Kasus Sikdes
ACC
Wakil Direktur ACC Sulawesi Abdul Kadir saat tergabung aksi solidaritas MARS Sulsel untuk Novel Baswedan di Jl AP Pettarani, Kecamatan Panakukkang, Makassar, Selasa (11/4/2017) sore. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Anti Coruption Committee (ACC) Sulawesi menilai Unit I Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reskrim Polres Maros, memiliki kinerja yang cukup buruk.

Pasalnya, dalam mengusut satu kasus dugaan korupsi saja, Polres membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menetapkan tersangka. Bahkan kasus sampai mandek.

Wakil Direktur ACC, Abdul Kadir mengatakan, Selasa (28/8/2018) kasus yang ditangani dengan sangat lamban yakni, dugaan korupsi pengadaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sikdes) tahun 2013.

Kasus tersebut mulai diusut sejak tahun 2017 lalu. Namun sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. Padahal, polisi telah memeriksa sekitar 80 Kepala Desa.

"Kenapa Polres Maros lamban mengusut kasus. Bahkan perkembangannya terkesan ditutup-tutupi. Hanya satu kasus yang diusut membutuhkan waktu setahun. Itupun belum jelas," kata Kadir.

Kadir curiga, ada kongkalikong atau kerjasama antara Polres dan calon tersangka dari pihak Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia.

Pasalnya, meski telah melakukan pemeriksaan maraton terhadap Kades, Polres tidak berani menyeret tersangka. Hal tersebut membuat publik curiga atas profesionalisme Polres Maros.

"Kalau memang tidak ada kerjasama atau dil-dil, Polres harus segera tetapkan tersangka. Apalagi, semua Kades sudah diperiksa. Tunggu apa lagi. Kalau tidak ada tersangka, berarti kecurigaan kami benar," katanya.

Kasat Reskirim Polres Maros, AKP Jufri Nasir mengatakan, pihaknya sementara melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi Sikdes yang diduga merugikan negara sebesar Rp 600 juta tersebut.

Sebanyak 80 Kepala Desa, Pendamping desa dari 14 Kecamatan telah secara bergantian.

"Kami memang sementara menyelidiki kasus itu. Hingga saat ini, kami belum tetapkan tersangka. Proses masih sementara berjalan," katanya.

Penulis: Ansar
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help