Penyuluh Pertanian Luwu Ancam Mogok Kerja, Ini Masalahnya

Pembayaran selisih tersebut oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Luwu lantas ditolak oleh penyuluh.

Penyuluh Pertanian Luwu Ancam Mogok Kerja, Ini Masalahnya
desy/tribunluwu.com
ASN tenaga fungsional Penyuluh Pertanian Luwu saat pertemuan di Belopa, Luwu, Senin (27/8/2018). 

Laporan Wartawan TribunLuwu.com, Desy Arsyad

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Tenaga fungsional penyuluh pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Luwu, akan surati Bupati dan Ketua DPRD Luwu.

Hal tersebut akan ditempuh para Aparatur Sipil Negara (ASN) fungsional tersebut, karena tunjangan penghasil pegawai (TPP) belum dibayarkan sejak bulan Januari.

"Adapun pembayaran yang akan dilakukan pihak DPKD Luwu cuman selisih dari anggaran yang semestinya," ujar penyuluh, Bahtiar Manding, di Belopa, Luwu, Senin (27/8/2018).

Pembayaran selisih tersebut oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Luwu lantas ditolak oleh penyuluh.

"Saya dan teman-teman penyuluh lainnya sebanyak 127 orang sepakat menolak pembayaran selisih. Dan sepakat juga menyurat ke Bupati dan Ketua DPRD Luwu," tuturnya.

Dan jika penyuratan tersebut tidak juga direspon, pihaknya mengancam akan melakukan mogok kerja.

"Apabila tindakan kami tidak direspon setelah penyampaian secara tertulis, maka kami akan mogok kerja dan administrasi," tutupnya.

Penulis: Desy Arsyad
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help