Eks Komisioner KPU Palopo Adukan Panwaslu Palopo dan DKPP ke Ombudsman

Aduan ini atas pemecetan dirinya sebagai Komisioner KPU atas hasil rapat DKPP pada Rabu 25 Juli 2018 lalu.

Eks Komisioner KPU Palopo Adukan Panwaslu Palopo dan DKPP ke Ombudsman
sanovra/tribuntimur.com
Sejumlah Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Palopo, mengadukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Panwaslu Kota Palopo ke Ombudsman RI Perwakilan Sulsel di Kantor Ombudsman, Makassar, Selasa (28/08). Aduan ini atas pemecetan mereka sebagai Komisioner KPU atas hasil rapat DKPP pada Rabu 25 Juli 2018 lalu yang dianggap tidak ada satupun dalam amar putusan DKPP yang menjelaskan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU Palopo. Mereka adalah Haedar Djidar sebagai ketua KPU Palopo dan tiga anggota komisioner lainnya yakni Muhammad Amran Annas, Faisal Sos dan Faisal Mustaf. 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Lima Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Palopo, mengadukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Panwaslu Kota Palopo ke Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Selasa (28/08/2018).

Aduan ini atas pemecetan dirinya sebagai Komisioner KPU atas hasil rapat DKPP pada Rabu 25 Juli 2018 lalu.

Mereka adalah Haedar Djidar sebagai ketua KPU Palopo dan tiga anggota komisioner lainnya yakni Muhammad Amran Annas, Faisal Sos dan Faisal Mustaf.

"Kami lakukan ini hanya untuk mencari keadilan. Karena menurut kami keputusan itu sangat merugikan kami," kata Hedar Djidar.

Haedar menganggap tidak ada satupun dalam amar putusan DKPP yang menjelaskan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Komisioner KPU Palopo.

Pemecatan dilakukan DKPP atas rekomendasi Panwaslu Kota Palopo untuk mendiskualifikasi petahana Judas Amir dan pasangannya Rahmat Masri Bandaso sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo.

Tapi, rekomendasi itu tidak dijalankan oleh KPU Kota Palopo pada saat itu, lantaran dugaan pelanggaran yang diarahkan ke Cawalkot itu yakni soal pemutasian ASN tidak bertentangan dengan aturan.

"Kami ini sudah melakukan koordinasi secara berjenjang . Karena mengambil keputusan tidak jalan sendiri. Hal yang kami lakukan pun sudah sampaikan ke KPU Provinsi dan KPU RI," tuturnya.

Kemudian, pertimbangan lain mengacu pada keputusan Dirjen otonomi daerah menganggap penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) tidak ada pelanggaranm

"Terakhir KPU RI melayangkan surat ke salah satu penasehat hukum paslon dan ditembuskan ke kami, pada dasarnya apa yang dilakukan KPU Palopo sependapat dengan Dirjen Otda

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help