Ada Dugaan Mark Up Proyek Menteri Susi, Kadis Kelautan Bone Penuhi Panggilan Polda Sulsel

Kedatangan Kadis DKP Bone soal kasus pabrik rumput laut di Kabupaten Bone.

Ada Dugaan Mark Up Proyek Menteri Susi, Kadis Kelautan Bone Penuhi Panggilan Polda Sulsel
Darul/Tribun
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bone, Wahida bertandang ke Mapolda Sulsel, Makassar, Selasa (28/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bone, Wahida menghadap tim penyidik Tipikor Polda Sulsel, Selasa (28/8/2018).

Kepala Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda, Kompol Yudha Wirajati menyebutkan, kedatangan Kadis DKP Bone soal kasus pabrik rumput laut di Kabupaten Bone.

"Dia datang soal perkembangan kasus ditangani, dia sudah diperiksa berulang-ulang dan perjelas perbuatan melawan hukum apa saja," kata Yudha.

Kadis DKP Bone Wahida, tidak sendiri saat mendatangi Mapolda Sulsel di Jl Perintis Kemerdekaan 16.

Dia bersama stafnya dan PPK proyek itu, Amran.

Baca: Nikahi Wanita Bone, Pria Eritrea Ini Bilang Baju Adat Bugis Sangat Indah

Menurut Yudha, Wahida hanya ingin tahu dan tanyakan proyek yang dianggarkan dari dana APBN 2016 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pudji Astuti.

"Namanya juga orang kepengen tahu menanyakan boleh-boleh saja. Jangan sampai menganggap ada kegiatan yang belum dilakukan," jelas Kompol Yudha.

Saat ini kata Kompol Yudha Wirajati, Kadis DKP Bone baru berstatus sebagai saksi, bersama PPK, KPA dan beberapa lainnya.

"Makanya kita ini hanya perjelas saja bahwa tindakan beliau ada beberapa hal terkait masalah pembangunan karena memang ada yang salah," lanjutnya.

Tim penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda, mengusut dugaan korupsi pabrik Rumput Laut di Kecamatan Cenrana, Bone karena terindikasi ada mark-up.

Anggaran proyek tersebut Rp 16,2 miliar digelentorkan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksananya, PT Bersama Bangun Indonesia Mandiri.

Baca: VIDEO: Begini Suasana Pernikahan Beda Negara di Bone

Anggaran yang dikelola awal 2017 ini menyeret beberapa saksi, pejabat kuasa pengguna anggaran (Kpa), juga pejabat pembuat komitmen (Ppk) dan rekanan.

Untuk itu, Kompol Yudha menambahkan biasanya dalam kasus pembangunan, PPK yang bisa target tersangka, karena PPK yang berperan diposes lelang itu.

"Yang pasti setiap tindak pidana korupsi proses awal kami jadikan tersangka itu adalah PPK. Karena PPK punya peran proses lelangnya," tambah Yudha. (dal)

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help