Sosialisasi di Bantaeng, Azikin Solthan Ajak Warga Awasi ASN Tak Netral di Pileg

Jika salah memilih, maka tentunya akan berdampak pada kesalahan pengambilan kebijakan pemerintahan selama lima tahun.

Sosialisasi di Bantaeng, Azikin Solthan Ajak Warga Awasi ASN Tak Netral di Pileg
handover
Legislator komisi II DPR RI, Azikin Solthan menggelar sosialisasi UU nomor 7 tahun 2017 di Hotel BM, Jl Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. 

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Edi Hermawan

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Legislator komisi II DPR RI, Azikin Solthan menggelar sosialisasi UU nomor 7 tahun 2017 di Hotel BM, Jl Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Dalam sosialisasi itu, mantan bupati Bantaeng dua periode tersebut membeberkan sejumlah perbedaan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dan Pileg sebelumnya.

Menurutnya, Pileg 2019 adalah pemilu serentak dengan memilih secara bersamaan Caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan Presiden dengan total lima surat suara.

"Kemungkinan proses penghitungan suara akan cukup lama. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengawal dengan baik proses ini," ujarnya via rilis kepada TribunBantaeng.com, Senin (27/8/2018).

Baca: Kendarai Partai Berkarya, Mantan Kadis PU dan Kepala Kesbangpol Makassar Maju di Pileg 2019

Baca: Difabel Toraja Hadir Dalam Pileg Kota Makassar

Dia juga mengatakan jika salah memilih, maka tentunya akan berdampak pada kesalahan pengambilan kebijakan pemerintahan selama lima tahun.

Azikin juga menjelaskan tiga hal yang membuat Pemilu rawan konflik, pertama adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat, kedua soal netralitas penyelenggara, ASN serta TNI-Polri.

"Oleh karena itu, saya mengajak semua warga untuk senantiasa mengawasi dan menjaga netralitas aparat dalam Pemilu 2019, hal ini sudah diteliti oleh Komisi II, daerah-daerah yang berkonflik Pilkada itu salah satu pemicunya adalah netralitas ASN dan penyelenggara," tambahnya.

Sedangkan penyebab ketiga dimaksud adalah money politik. Sesuai data Komisi II DPR RI pelaku money politik kebanyakan dipicu oleh praktik perjudian.

Pelaku money politik kebanyakan terlibat dalam praktik judi tersebut, sehingga rela menghamburkan uang untuk memenangkan jagoannya. Olehnya sangat menyarankan kepada warga untuk tidak terlibat dalam money politik tersebut.

"Pada Pileg sebelumnya, sanksi money politik hanya berlaku untuk pemberinya, tetapi pada Pileg ini, penerima juga bisa dijerat pidana. Sehingga mari kita menghindari itu," tuturnya.(*)

Penulis: Edi Hermawan
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved