Komisi 2 DPRD Parepare Godok BPJS Ketenagakerjaan untuk Non PNS

BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengcover pegawai Non PNS yang memiliki SK Walikota.

Komisi 2 DPRD Parepare Godok BPJS Ketenagakerjaan untuk Non PNS
HANDOVER
Komisi 2 DPRD Parepare akan membahas Program BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kota Parepare untuk pegawai-pegawai yang masih berstatus sosial dan belum memiliki asuransi ketenagakerjaan. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar baik datang dari Komisi 2 DPRD Parepare, khususnya untuk pegawai yang berstatus Non PNS dan belum mendapatkan SK Walikota.

Sebentar lagi Komisi 2 DPRD Parepare akan membahas program BPJS Ketenagakerjaan bersama dengan Pemerintah Kota untuk pegawai-pegawai yang masih berstatus sosial dan belum memiliki asuransi ketenagakerjaan.

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengcover pegawai Non PNS yang memiliki SK Walikota.

“yang kita ingin perjuangkan selanjutnya adalah pegawai-pegawai sosial yang ada dilingkup pemerintahan, yang tidak punya jaminan keselamatan dalam menjalankan tugas, yang jumlahnya saya kira lumayan banyak” ujar Legislator Gerindra Parepare, Gustam.

Komisi 2 DPRD Parepare akan membahas Program BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kota Parepare untuk pegawai-pegawai yang masih berstatus sosial dan belum memiliki asuransi ketenagakerjaan.
Komisi 2 DPRD Parepare akan membahas Program BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kota Parepare untuk pegawai-pegawai yang masih berstatus sosial dan belum memiliki asuransi ketenagakerjaan. (HANDOVER)

Dengan program ini, pemerintah daerah melalui program BPJS akan menjamin keamanan dan keselamatan kerja bagi pegawai sosial sehingga beban keluarga bisa lebih terjamin.

Gustam menjelaskan, pihaknya akan mulai proses audiensi antara pihak Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menghasilkan program yang tepat buat masyarakat Parepare, khususnya Non PNS.

“Ke depannya, semua bentuk profesi harus sudah tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti tukang ojek, buruh lepas, buruh tani, dll ," tuturnya.

Menurut Rainaldi selaku Pimpinan BPJS, seluruh pekerja yang ada di Indonesia dan telah bekerja minimal 6 bulan wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.(*)

Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help