Kejati Sulselbar Periksa Menantu dan Pengacara Jentang

Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat terus mendalami kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa

Kejati Sulselbar Periksa Menantu dan Pengacara Jentang
Tribun/Saldy
Owner PT Jujur Jaya Sakti, Soedirjo Aliman alias Jen Tang menghadiri sidang putusan sela di ruang utama Pengadilan Negeri Makassar, Sulsel, Rabu (18/2). Jentang melakukan pelanggaran pidana menempatkan keterangan palsu di atas akta otentik yang merugikan Direktur PT Timurama Andi Hikmah Patompo sebesar Rp10 miliar 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN - TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat terus mendalami kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar.

Hari ini Senin (27/08/2018), penyidik Kejaksaan memanggil dua orang saksi. Mereka adalah Jenny Wijaya, istri Jhon Aliman anak dari Soedirjo Aliman alias Jen Tang, serta Ulil Amri sang pengacara Jen Tang.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin, pemeriksaan kedua orang tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Keduanya diduga mengetahui terkait masalah sewa lahan Buloa yang telah menyeret pengusaha ternama di Sulsel, Jen Tang dan kini masih dalam buronan.

"Benar hari ini ada dua orang kita periksa sebagai saksi atas kasus Buloa (Jenny dan Ulil)," kata Salahuddin kepada Tribun.

Dalam kasus ini, selain Jen Tang juga sempat menyeret tiga orang tersangka. Satu di antaranya Asisten 1 Pemkot Makassar M Sabri yang divonis bebas oleh pengadilan, serta pemilik lahan Jayanti, dan penerima ganti rugi lahan atau penerima sewa berinisial Rusdin.

Adapun tindak pidana korupsi bermula, kata Kasi Penkum Kejati Sulselbaf Salahuddin, saat penutupan akses jalan di atas tanah negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar tahun 2015.

Peran tersangka, Jayanti dan Rusdin mengakui memiliki surat garapan tahun 2003 atas tanah negara yang merupakan akses ke proyek pembangunan Makassar New Port

Atas dasar itu, para tersangka Jayanti dan Rusdin yang difasilitasi Sabri bertindak seolah olah atas nama Pemerintah kota, dengan meminta dibayarkan uang sewa kepada PT. PP selaku pelaksana pekerjaan.

Uang yang diminta sebesar Rp 500 juta selama 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian. Padahal diketahui bahwa surat garap yang dimiliki tahun 2003 tersebut, lokasi masih berupa laut hingga di tahun 2013.

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help