Sidang Pledoi, Empat Mantan Pimpinan DPRD Sulbar Sebut JPU Lakukan Fitnah

Hal tersebut disampaikan keempat terdakwa dalam nota pembelaannya yang dibacakan di depan majelis hakim dan JPU.

Sidang Pledoi, Empat Mantan Pimpinan DPRD Sulbar Sebut JPU Lakukan Fitnah
nurhadi/tribunsulbar.com
Empat mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, yang menjadi terdakwa dugaan korupsi APBD Sulbar 2016, menjalani sidang pledoi atau sidang pembelaan, Kamis (23/8/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Empat mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, yang menjadi terdakwa dugaan korupsi APBD Sulbar 2016, menjalani sidang pledoi atau sidang pembelaan, Kamis (23/8/2018).

Sidang pledoi berlangsung sejak Pukul 10.00 Wita di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju, Jl. AP Pettarani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, hingga Pukul 18.00 Wita.

Keempat mantan pimpinan DPRD Sulbar, yakni mantan Ketua Andi Mappangara, dan mantan Wakil Ketua Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya dan H. Harun.

Meski keempatnya menjalani sidang secara terpisah, namun mereka menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melakukan fitnah bahkan terkesan membabi buta dalam menjatuhkan tuntutan kepada mereka karena tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Hal tersebut disampaikan keempat terdakwa dalam nota pembelaannya yang dibacakan di depan majelis hakim dan JPU.

Mereka membantah, bahwa tidak benar terbukti secara sah melanggara pasal 12 huruf i undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Bahkan, Hamzah Hapati Hasan, telah menjatuhkan air mata saat membacakan nota pembelaannya di hadapan majelis hakim. Sebab, politisi Golkar itu menilai JPU sudah mempermalukan keluarga besarnya, karena berhasil membangun opini bahwa mereka mencuri uang negara.

Sebagaimana, dugaan awal JPU saat kasus ini bergulir di Kejaksaan Tinggi Sulselbar, ada kerugian negara hingga Rp 360 miliar, namun tidak dapat dibuktikan oleh JPU dalam persidangan.

Sementara, Munadar Wijaya, dalam nota pembelaannya juga menyebutkan, Kejati Sulselbar benar-benar membangun opini yang sesat kepada publik, bahwa seolah-olah kami adalah koruptor.

"Bahkan pada 10 Oktober 2017 melalui pres rilis Kejati Sulselbar, kami ditetap tersangka karena melakukan penyalagunaan kewenangan sehingga menyebabkan ada kerugian pada APBD Sulbar 2016 Rp 360 miliar, namun tidak demikian adanya,"kata Munandar.

Menurut Munandar, hal itu benar-benar membuat mereka malu secara pribadi, keluarga besar dan selaku pimpinan DPRD Sulbar karena sudah menyebar di media nasional maupun lokal yang dikemas oleh Kajati Sulselbar.

"Ini benar-benar membuat kami meresa tidak mendapat keadilan sebagaimana subtansi hukum, apalagi pada saat kami dibawa dari Makassar ke Mamuju, kami dijemput layaknya separatis dan diborgol, dan kami yakin ini semua rencana Kejaksaan,"tuturnya.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help