Putusan Tidak Bulat, DKPP Selamatkan Karier Anggota Bawaslu Makassar

Ketiga komisioner Bawaslu Makassar yang dilaporkan yakni Nursari, Abdillah Mustari dan Nur Mutmainnah.

Putusan Tidak Bulat, DKPP Selamatkan Karier Anggota Bawaslu Makassar
MUH ABDIWAN
Ketua Bawaslu Makassar, Nursari memberikan keterangan terkait keterlibatan ASN dalam pilwali saat konferensi pers di Media Center Bawaslu Makassar, Jumat (1/12/2017). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar merekomendasikan enam Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Makassar ke Komisi ASN. Mereka yang direkomendasikan yakni Lurah Tamamaung Kecamatan Panakukang Rusdin, Kasi Kebersihan Kecamatan Panakukang Zulfikar Lutfi, Kadisnaker Makassar Andi Irwan Bangsawa. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyelamatkan karier tiga anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar dalam sidang di Kantor DKPP, Jakarta, Selasa (22/8/2018).

Ketiga komisioner Bawaslu Makassar yang dilaporkan yakni Nursari, Abdillah Mustari dan Nur Mutmainnah.

Berdasarkan surat DKPP, Rabu (22/8/2018), empat dari lima pimpinan sidang kode etik Bawaslu Kota Makassar menolak gugatan dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu)

Keempat pimpinan sidang ini yakni Harjono (ketua) dan tiga anggota yakni Muhammad, Alfitra Salam, dan Fritz Edward Siregar menolak aduan pengadu atas Nursari Cs. DKPP kemudian merehabilitasi ketiga nama ini.

Mereka menganggap bukti-bukti kuasa hukum tidak meyakinkan DKPP.

Hal ini mereka tuangkan dalam pertimbangan putusan.

Namun, satu pimpinan sidang yakni Ida Budhiarti punya dissenting opinion atau pendapat berbeda.

Ida menganggap, sebangun dengan pertimbangan putusan DKPP Nomor Nomor: 106/DKPP-PKE-VII/2018 seharusnya dalam perkara a quo DKPP menilai sikap dan perilaku para Teradu menerima sengketa pemilihan terhadap keputusan KPU Kota Makasar 64/P.KWK.HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 yang nota bene pelaksanaan atas putusan Mahkamah Agung, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika, merusak dan menghancurkan tatanan hukum dan keadilan pemilihan, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Untuk itu, menurut Ida, selayaknya DKPP menyatakan para teradu terbukti melanggar norma hukum dan standar perilaku penyelenggara pemilu.

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help