Korupsi Dana Pengadaan Lampu Jalan, Kepala Bidang BPMD Polman Sulbar Jadi Tersangka

"Kedua tersangka itu berinisial ABP (Andi Baharuddin P) dan H (Haeruddin), " kata Kajati Sulselbar, Tarmizi

Korupsi Dana Pengadaan Lampu Jalan, Kepala Bidang BPMD Polman Sulbar Jadi Tersangka
ilustrasi lampu jalan

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN - TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lampu jalan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Kedua tersangka tersebut masing masing Kepala Bidang Badan Pemberdayaaan Pemerintahan Desa (BPMD) Polewali Mandar, Andi Baharuddin dan Direktur CV Binanga, Haeruddin.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Tarmizi mengatakan penetapan dua tersangka ini setelah ditemukan dua alat bukti cukup atas kasus pengadaan lampu jalan itu.

"Kedua tersangka itu berinisial ABP (Andi Baharuddin P) dan H (Haeruddin), " kata Kajati Sulselbar, Tarmizi kepada Wartawan.

Baharuddin dalam perkara ini berperan mengarahkan kepada kepala desa untuk membeli lampu jalan kepada CV Binangan serta menfasilitasi lampu jalan di kantor BPMD.

Sementara Baharuddin dari CV Binananga berperan sebagai Distributor PT Aveconde Internasional melakukan penjualan lampu jalan tenaga Surya diseluruh desa di Polewali Mandar sejak 2016 dan 2017.

CV Binanga yang dimiliki tersangka Haeruddin disebut tidak mempunyai kualifikasi teknis ketenaga kelistrikan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 35 2015 tentang tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan.

"Mereka secara bersama sama melakukan tindak pidana korupsi pengadaan lampu jalan  tenaga surya yang bersumber pada alokasi anggaran dana desa 2016 dan 2017 di 144 Desa di Polman," ujarnya.

Adapun kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan tersangka dari aspek penawaran terdapat kemahalan penawaran sebesar Rp 2.500.000 per unit.

Sehingga pembelian lampu jalan 720 unit pada 2016 menimbulkan potensi kerugian negara jika mengacu pada penawaran sebesar Rp 1.836.000.000. Untuk 2017 dengan pembelian 715 unit potensi kerugian negaranya mencapai Rp 1.823.250.000.

Sementara dari aspek keuntungan yang wajar disampaikan sebagaimana dalam pasal 66 ayat 8 Pepres 54 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yakni, keuntungan dan biaya overhead yang wajar maksimal 15 persen.

Real Cost untuk satu item lampu jalan Rp 18.139.000/unit, namun CV Binanga menjual Rp 23.500.000/unit sehingga terdapat selisi sebesar Rp 2.640.150/unit. Jadi total potensi kerugian untuk 2016 sebesar Rp 1.900.908.000 dan 2017 sebesar Rp 1.887.707.250.

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help