Kuasa Hukum Mantan Wakil Ketua DPRD Sulbar Nilai Tuntutan JPU Tak Sesuai Fakta

Namun, baginya tuntutan tersebut tidaklah sesuai dengan fakta persidangan yang ada.

Kuasa Hukum Mantan Wakil Ketua DPRD Sulbar Nilai Tuntutan JPU Tak Sesuai Fakta
nurhadi/tribunsulbar.com
Tim kuasa hukum mantan Wakil Ketua DPRD Sulbar H. Hamzah Hapati Hasan 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Kuasa hukum mantan Wakil Ketua DPRD Sulbar H. Hamzah Hapati Hasan, Agus Melas, menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 7 tahun penjara kepada klien terlalu berlebihan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan terdakwah terbukti secara sah melanggara pasal 12 huruf i undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menjatuhkan tuntutan pidana kepada terdakwa Hamzah Hapati Hasan dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurnagi masa penahanan dengan perintah terdakwah tetap ditahan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta membebankan kepada terdakwa untuk bayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu,"kata JPU Mudazzir.

"Hamzah Hapati Hasan selaku penyelenggara negara terbukti, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta terlibat dalam kegiatan pemborongan sejumlah kegiatan dalam APBD Sulbar 2016,"tambahnya.

Agus Melas mengatakan, tuntan tersebut merupakan domain jaksa untuk menetapkan. Namun, baginya tuntutan tersebut tidaklah sesuai dengan fakta persidangan yang ada.

"Kita memcermati bersama tuntutan jaksa tadi yang dibacakan. Menurut kami itu sekedar untuk memenuhi bahwa ada tuntutan karena fakta yang kita ikuti selama ini tidak seperti itu, mungkin saja ada perbuatan tapi bukan pidana,"kata Agus Melas.

"Sehingga menurut kami tuntutan 7 tahun itu berlebihan. Karena memang hanya itu saja yang bisa menjadi pendekatan jaksa untuk memberikan tuntutan dan bagi kami bobot pembuktian itu sangat kurang,"ujarnya menambahkan.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help