Kuasa Hukum Andi Mappangara Sebut Tuntutan JPU Ngawur dan Tak Jelas

Tuntutan tujuh tahun penjara terhadap kliennya ngawur dan tidak jelas karena tidak berdasarkan fakta dalam persidangan.

Kuasa Hukum Andi Mappangara Sebut Tuntutan JPU Ngawur dan Tak Jelas
nurhadi/tribunsulbar.com
Andi Mappangara bersama penasehat hukumnya melakukan pembicaraan usai pembacaan tuntutan. 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, H Andi Mappangara dituntut tujuh tahun hukuman penjara dalam perkara dugaan korupsi APBD Sulbar 2016.

Tuntutan H Andi Mappangara dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pembacaan tuntutan terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Sulbar 2016 di Pengadilan Tipikor Mamuju, Jl. AP Pettarani, Kelurahan Binanga, Kamis (16/8/2018) siang.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mudazzir, terbukti secara sah melanggara pasal 12 huruf i undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Mappangara dengan pidana penjara selama tujuh tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan," kata JPU Mudazzir.

Baca: BREAKING NEWS: Hamzah Hapati Hasan Juga Dituntut 7 Tahun Penjara

Baca: BREAKING NEWS: Eks Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara Dituntut 7 Tahun Penjara

Mudazzir mengatakan, Andi Mappangara selaku penyelenggara negara terbukti baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta terlibat dalam kegiatan pemborongan sejumlah kegiatan dalam APBD Sulbar 2016.

Menanggapi hal itu, Kuasa hukum Andi Mappangara, Nasrum meminta waktu kepada majelis hakim selama satu minggu untuk melakukan pembelaan secara tertulis atas tuntutan terhadap kliennya.

"Apa yang diuraikan dalam tuntutan JPU, kami juga akan jawab dalam nota pembelaan tertulis kami," kata Nasrun sebelum meninggalkan ruangan sidang.

Menurut Nasrun, tuntutan tujuh tahun penjara terhadap kliennya ngawur dan tidak jelas karena tidak berdasarkan fakta dalam persidangan.

"Bagi saya itu terlalu tinggi tujuh tahun. Karena tidak ada sedikitpun kerugian negara yang disebutkan dalam fakta persidangan, karena saksi-saksi juga mengungkapkan bahwa kegiatan-kegiatan itu terlaksana dan bermanfaat," jelasnya.

Menurut Nasrun, penerapan pasal 12 huruf i kepada Andi Mappangara tidak terpenuhi unsur untuk menjatuhkan hukuman kepada kliennya.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved