Dituntut 7 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Andi Mappangara Bilang Ngawur, Ini Penjelasan JPU

Dalam undang-undang Tipikor yang dikatakan korupsi tidak semua mengisyaratkan kerugian negara.

Dituntut 7 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Andi Mappangara Bilang Ngawur, Ini Penjelasan JPU
nurhadi/tribunsulbar.com
Tuntutan H Andi Mappangara dibacakan dalam oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Mamuju, Jl AP Pettarani, Kelurahan Binanga, Mamuju, Kamis (16/8/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Kuasa Hukum Mantan Ketua DPRD Sulbar H Andi Mappangara, Nasrun, menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama tujuh tahun penjara kepada kliennya ngawur dan tidak jelas.

Nasrun mengatakan hal itu, didasari tidak ada bukti kerugian negara yang terungkap dalam fakta persidangan kasus dugaan korupsi APBD Sulbar yang menyeret kliennya.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Pidsus Kejari Mamuju, Cahyadi Syam menuturkan dalam Undang-undang Tipikor memang tidak mesti ada kerugian negara.

"Dasar tujuh tahun itu berdasarkan yang turun dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar. Dalam pasal 12 hurif i undang-undang Tipikor memang tidak mesti ada kerugian negara," katanya.

Cahyadi menjelaskan, dalam undang-undang Tipikor yang dimaksud korupsi tidak semua mengisyaratkan kerugian negara.

"Dan pasal 12 huruf ini, tidak mengisaratkan ada kerugian negara. Bentuk surat dakwaan kami memang ada alternatif subsideritas. Sehingga berdasarkan analisa JPU pasal 12 yang dinilai yang pantas diajukan dalam surat tuntutan dan tidak mesti ada pasal 2 dan pasal 3," tuturnya.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mudazzir, terdakwa terbukti secara sah melanggar pasal 12 huruf i undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menjatuhkan tuntutan pidana kepada terdakwa Andi Mappangara dengan pidana penjara selama tujuh tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan," katanya.

"Andi Mappangara selaku penyelenggara negara terbukti, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta terlibat dalam kegiatan pemborongan sejumlah kegiatan dalam APBD Sulbar 2016," tambahnya.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help