Dituntut 7 Tahun Penjara, Ini Kata Eks Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara

Andi Mappangara mengatakan satu hal yang ia sykuri sebab dari awal kasus ini bergulir ada dugaan kerugian negara Rp 360 miliar.

Dituntut 7 Tahun Penjara, Ini Kata Eks Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara
nurhadi/tribunsulbar.com
H Andi Mappangara menjalani sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju, Jl AP Pettarani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kamis (16/8/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Mantan Ketua DPRD Sulbar, H Andi Mappangara, angkat bicara usai dituntut tujuh tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi APBD Sulbar 2018 di Pengadilan Tipikor Mamuju, Kamis (16/8/2018).

Ditemui sebelum meninggalkan ruangan persidangan, Andi Mappangara mengatakan satu hal yang ia sykuri sebab dari awal kasus ini bergulir ada dugaan kerugian negara Rp 360 miliar, namun tidak terbukti dalam persidangan.

"Itu tidak terungkap, karena memang tidak ada yang Rp 360 miliar itu. Kami dituntu pasal 12 huruf i yang katanya terlibat dalam pemborongan. Itu saja," kata Andi Mappangara.

"Dalam pasal 12 huruf i itu tidak ada kerugian negara. Jaksa penuntut juga mengatakan tidak mengungkap ada kerugian negara. Sehingga tuntutan 7 tahun itu, jelas kami tidak terima, karena tuntutan jaksa ini tidak berdasarkan fakta persidangan. Sementara tuntutan itu harus didasarkan fakta sidang, nah ini tidak," jelasnya.

Baca: Kuasa Hukum Andi Mappangara Sebut Tuntutan JPU Ngawur dan Tak Jelas

Baca: Sidang Tuntutan Empat Eks Pimpinan DPRD Sulbar Ditunda Lagi, Ada Apa?

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mudazzir, Hamzah Hapati Hasan terbukti secara sah melanggara pasal 12 huruf i undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain dituntut tujuh tahun penjara dikurangi masa penahanan. Hamzah Hapati Hasan, juga dituntut denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan dengan perintah tetap ditahan.

"Hamzah Hapati Hasan selaku penyelenggara negara, terbukti baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta terlibat dalam kegiatan pemborongan," katanya.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved