Dituntut 7 Tahun Penjara, 4 Mantan Pimpinan DPRD Sulbar Minta Waktu Sepekan

Sebagaimana diatur, keempat tersangka diancam pasal 12 huruf i undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan

Dituntut 7 Tahun Penjara, 4 Mantan Pimpinan DPRD Sulbar Minta Waktu Sepekan
nurhadi/tribunsulbar.com
Tuntutan H Andi Mappangara dibacakan dalam oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Mamuju, Jl AP Pettarani, Kelurahan Binanga, Mamuju, Kamis (16/8/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Empat mantan pimpinan DPRD Sulbar, yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016, dituntut tujuh 7 penjara.

Keempatnya terdakwa adalah mantan Ketua H. Andi Mappangara dan tiga orang mantan wakil ketua, H. Hamsah Hapati Hasan, Munandar Wijaya dan H. Harun.

Meski keempatnya menjalani sidang pembacaan tuntutan secara terpisah di Pengadilan Tipikor Mamuju, Jl. AP Pettarani, Kelurahan Binanga, Kamis (16/8/2018), namun empat pimpinan DPRD Sulbar mendapat ancaman pasalnya sama.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mudazzir mengatakan, Mappangara, Hamsah Hapati Hasan, Munandar dan Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan maupun penyewaan yang saat dilakukan perbuatan tersebut.

Sebagaimana diatur, keempat tersangka diancam pasal 12 huruf i undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwah dengan pidana penjara selama 7 tahun, dikuranagi masa penahanan dengan perintah terdakwah tetap ditahan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan,"kata JPU Mudazzir dalam pembacaan tuntutan di depan majelis hakim.

Munadar dan Harun juga dituntut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu. "Demikian tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang, semoga tuhan memberikan ketabahan dan kekutan kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara ini,"ucapnya.

Lewat masing-masing kuasa hukumnya, keempat terdakwa telah kompak meminta waktu satu minggu kepada majelis hakim yang dipimpin langsung ketua pengadilan negeri Mamuju Beslin Sihombing, untuk menyampaikan pembelaan secara tertulis atas tuntutan JPU kepada klien mereka.

Sementara majelis hakim menegaskan, jika dalam satu minggu tersebut pada terdakwa tidak menyampaikan nota pembelaan secara tertulis, maka para terdakwa dianggap tidak menggunakan hak pembelaannya.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved