WOM Finance Libatkan Polisi dalam Proses Penagihan

Selama ini, antara tenaga penagih antara tenaga penagih dari perusahan eksternal dan perusahaan pembiayaan dilaporkan tekait intimidasi,

WOM Finance Libatkan Polisi dalam Proses Penagihan
ANSAR
Peresmian Kantor WOM Finance di Jalan Jenderal Sudirman Maros beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) menggelar seminar mengenai Dinamika Eksekusi Jaminan Fidusia di Hotel Horison Ultima, Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Selasa (14/8/2018).

Dalam seminar ini, Quality Assurance & Litigation Division Head, Muhammad Akmal menuturkan WOM Finance saat ini coba mengarahkan proses penagihan dengan kerja sama dengan kepolisian.

Ini sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, di mana ini dapat berjalan sesuai prosedur dan Kepolisian berhak mendampingi.

Hal ini untuk meminimilisir gesekan dan hambatan dalam proses penagihan.

Selama ini, antara tenaga penagih antara tenaga penagih dari perusahan eksternal dan perusahaan pembiayaan dilaporkan tekait intimidasi, pengrusakan aset atau perlakuan tidak menyenangkan.

Baca: WOM Finance Gelar Seminar Dinamika Eksekusi Jaminan Fidusia di Makassar

"Agar tahapan pengembalian unit sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia, WOM sudah bekerja sama dengan enam polda di tanah air," katanya.

Di Makassar, kerja sama untuk kali kedua. Pertama Agustus 2016.

"Kita turun ke bawah supaya penerapannya sesuai dan sejalan kita beri ke wilayah hukum khusus kota Makassar kerja sama dengan Polreltabes," ujarnya.

Dulu terkendala karena belum bisa diseragamkan.

Makanya WOM akan menyeragamkan teknik pelaksaan seperti apa.

Baca: WOM Finance Tawarkan Bunga 0,9 Persen Per Bulan

"Bersama 14 Kapolsek dan Kasat, penyidik dari Polrestabes Makassar, penagihan oleh yang dikenal depkolektor itu sesuai POJK No. 30/POJK.05/no.2014, bahwa tiap perusahaan pembiayaan wajib berikan kuasa ke salah satu instansi yang berbadan hukum berbentuk perusahaan yang miliki sertifikasi tenaga ahli penagihan," katanya.

Kalau ada standar prosesnya secara hukum diizinkan. Hanya pelaksaan tenaga lapangan kadang beda beda.

"Di Seminar ini kita sepakat sebagai wadah edukasi agar tidak keluar dari kuasa dari koridor. Harus ada surat jelas, identitas digunakan, tersebut boleh gunakan perampasan atau kekerasan," ujarnya. (aly)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help