BPKA Makassar Sosialisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi

Di dalamnya sudah termasuk dana perimbangan sebesar Rp1,9 triliun atau sebesar 46,38 persen dari total APBD Kota Makassar.

BPKA Makassar Sosialisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi
fahrisal/tribuntimur.com
Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset (BPKA ) Kota Makassar menggelar sosialisasi dana transfer pemerintah pusat dan provinsi lingkup Pemkot Makassar Tahun 2018, di Hotel Horison Ultima Makassar, Selasa (14/8/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset (BPKA ) Kota Makassar menggelar sosialisasi dana transfer pemerintah pusat dan provinsi lingkup Pemkot Makassar tahun 2018, di Hotel Horison Ultima Makassar, Selasa (14/8/2018).

Dengan adanya perubahan kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat pada anggaran tahun 2018, maka pemerintah daerah kembali mengkaji dan menerapkan pola kebijakan tersebut.

"Tujuan terselenggaranya kegiatan ini, adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan dan ketentuan dana perimbangan pemerintah pusat, sehingga dapat dikelola sesuai kebijakan pemerintah pusat," ucap kepala Bidang Anggaran BPKA, Helmi Budiman.

Wali kota Makassar dalam sambutannya yang dibawakan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar Naisyah Asikin menjelaskan, APBD Kota Makassar di tahun 2018 telah menyentuh angka Rp 4,1 triliun.

Baca: Soni Sebut None Bakal Jadi Pj Wali Kota Makassar

Di dalamnya sudah termasuk dana perimbangan sebesar Rp1,9 triliun atau sebesar 46,38 persen dari total APBD Kota Makassar.

Dana perimbangan tersebut sudah termasuk Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,3 triliun lebih dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 462,62 miliar lebih.

"Alokasi anggaran tersebut telah memberikan kekuatan financial yang besar bagi pemerintah Kota Makassar, yang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar masih membutuhkan anggaran besar untuk membangun," ucapnya.

Naisyah menambahkan, Pemkot Makassar pada tahun 2018 mendapatkan alokasi delapan bidang tahun ini, yang sebelumnya hanya tujuh.

Baca: Dollar Tembus Rp 14.600, Ketua Apindo Makassar: Berimbas pada Bahan Baku Impor

Bidang tersebut meliputi bidang pekerjaan umum yang terdiri dari infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, keluarga berencana, perumahan, kawasan pemukiman, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, serta pendidikan.

"Namun kita cermati Pemerintah Kota Makassar masih memerlukan alokasi anggaran yang besar dalam menyiapkan anggaran pembangunan bidang tersebut," ujarnya.

Naisyah berharap peserta sosialisasi dapat memahami agar kesalahan dan penyimpangan yang mungkin saja terjadi dalam mengelola dana dapat diminimalisir.

"Dengan meminimalisir sedini mungkin kesalahan yang terjadi, pemerintah kota dapat memberikan outstanding performance yang baik, tentunya berimplikasi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang sudah kita raih tiga kali berturut turut,"terangnya. (*)

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help