Penetapan DCS DPRD Sulbar Keliru, Begini Penjelasan Komisoner KPU

Komisioner KPU Sulawesi Barat, Said Usman Umar menjelaskan, kekeliruan jumlah DCS yang disampaikan di forum rapat pleno

Penetapan DCS DPRD Sulbar Keliru, Begini Penjelasan Komisoner KPU
munjiyah/tribunpangkep.com
Ketua KPU Sulbar, Rustang. 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat, mengklarifikasi perubahan jumlah Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Sulawesi Barat pada Pemilu 2019 dari 505 menjadi 504.

Ketua KPU Sulawesi Barat, Rustang, mengatakan perubahan jumlah DCS terjadi setelah melakukan review dokumen DCS. Hasilnya, ditemukan adanya kekeliruan terhadap jumlah DCS yang ditetapkan dalam rapat pleno, Sabtu (11/8/2018) kemarin.

"Itu karena ada kesalahan penginputan. Saya kurang tahu persis apa masalahnya, tapi tadi saya infokan bahwa perubahan itu karena ada kekeliruan dalam proses penginputan DCS," kata Rustang, Senin (13/8/2018).

Komisioner KPU Sulawesi Barat, Said Usman Umar menjelaskan, kekeliruan jumlah DCS yang disampaikan di forum rapat pleno itu dikarenakan adanya kesalahan penjumlahan Bacaleg yang dinyatakan Memenuhi Syarat
(MS).

"Ini yang perlu kita klarifikasi ke publik. Bahwa ada kesalahan penulisan penjumlahan. Ada Bacaleg PKB di Dapil Sulawesi Barat VII, yang MS hanya ada dua, sementara yang tertulis di total penjumlahannya teman-teman Bacaleg PKB yang MS itu seluruhnya ada 37 orang padahal sesungguhnya 36 Bacaleg," jelas mantan Komisioner KPU Polman itu.

Lebih lanjut Usman menjelaskan, karena adanya kesalahan penjumlahan, sehingga dalam pleno malam itu menyebutkan 505 yang MS dan 53 yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

"Kita kemudian lakukan perbaikan, sehingga KPU Sulbar menetapkan Bacaleg MS sebanyak 504 dan yang TMS itu 54 orang,"terang Usman.

Said Usman juga menyebut, revisi jumlah DCS tersebut juga telah disampaikan ke partai politik yang bersangkutan dalam hal ini PKB.

"Kalau ke PKB kita sudah sampaikan. Dan PKB juga sangat memahami itu. Memang di DCS yang kita umumkan ini tidak ada yang berubah, ia tetap. Cuma masalahnya di penjumlahannya saja yang keliru," katanya.

"Sebelum pleno itu kan kita hanya menyusun DCS, belum ada penjumlahan. Kita belum teliti sedetail mungkin, hanya ada masing-masing Pokja yang memasukkan data Bacaleg, sekian MS, sekian TMS. Di situlah terjadi kesalahan dari beberapa data yang dimasukkan Pokja," tutur Said Usman.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved