KPU Torut Tunggu Putusan Bawaslu dan KPU RI Terkait Status Joni Kornelius Tondok

Joni Kornelius tidak memehuhi syarat karena mantan narapidana korupsi saat menjadi Anggota DPRD Tana Toraja tahun 2002-2003.

KPU Torut Tunggu Putusan Bawaslu dan KPU RI Terkait Status Joni Kornelius Tondok
HANDOVER
Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu Toraja Utara. 

Laporan Wartawan TribunToraja.com, Risnawati

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Toraja Utara menunggu hasil koordinasi KPU RI dan Bawaslu RI terkait pencalonan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) tidak memenuhi syarat, Joni Kornelius Tondok.

Joni Kornelius tidak memehuhi syarat karena mantan narapidana korupsi saat menjadi Anggota DPRD Tana Toraja tahun 2002-2003.

Ketua KPU Toraja Utara Bonnie Freedom mengatakan, pihak KPU telah menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Toraja Utara sesuai Undang-undang No 7 tahun 2017 pasal 462.

Pasal 462 angka 3 pada putusan Bawaslu tertulis memerintahkan kepada KPU untuk menerima dan memverifikasi dokumen pencalonan Bacaleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Joni Kornelius Tondok.

"Itu sudah kami lakukan dengan bersurat ke PKPI agar memasukkan kembali berkas Bacaleg, dan itu langsung diverifikasi pada tanggal 10 Agustus kemarin," tutur Bonnie kepada TribunToraja.com, Senin (13/8/2018).

Sebelumnya, pada tanggal 9 Agustus 2018, pihak KPU Toraja Utara melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Sulsel dan KPU RI, dan hasilnya kembali bersurat ke PKPI.

"Dari KPU RI ke KPU Sulsel, kami menerima surat agar melakukan penundaan terhadap pelaksanaan putusan Bawaslu Toraja Utara, berdasarkan hasil konsultasi," tambahnya.

"Jadi KPU RI saat ini sementara meminta penjelasan atas pertimbangan hukum dan putusan Bawaslu Toraja Utara kepada Bawaslu RI," jelas Bonnie.

Hingga saat ini KPU Toraja Utara menunggu hasil koordinasi KPU RI kepada Bawaslu RI terkait permintaan penjelasan atas pertimbangan hukum dan putusan Bawaslu Toraja Utara Nomor 001/PS/SN.20/VII/2018.

"Mengingat peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 menjadi dasar hukum proses pencalonan Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota belum ada putusan hukum berkekuatan tetap yang menyatakan bahwa peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," tutupnya. (*)

Penulis: Risnawati M
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help