Komisi I DPRD Sulbar Bahas Rencana Pembebasan Lahan Terminal Bandara Tampa Padang

Selain itu, rapat tersebut juga dihadiri langsung kepada Bandara Tampa Padang, Wahyu Anwar, pihak Badan Pertanahan Nasional Mamuju

Komisi I DPRD Sulbar Bahas Rencana Pembebasan Lahan Terminal Bandara Tampa Padang
nurhadi/tribunsulbar.com
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, melakukan rapat dengan pendapat (RDP) bersama warga puluhan warga Kecamatan Kalukku, terkait desakan penyelesaian ganti rugi pembebasan 27 hektar lahan pembanguna terminal Bandara Tampa Padang Mamuju, Senin (13/8/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, melakukan rapat dengan pendapat (RDP) bersama warga puluhan warga Kecamatan Kalukku, terkait desakan penyelesaian ganti rugi pembebasan 27 hektar lahan pembanguna terminal Bandara Tampa Padang Mamuju, Senin (13/8/2018).

RDP tersebut berlangsung di ruangan Komisi I Gedung DPRD Sulbar, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, yang dipimpin langsung ketua Komisi I, Ir. Yahuda bersama anggota Komisi, Abdul Rahim dan Abdul Halim.

Selain itu, rapat tersebut juga dihadiri langsung kepada Bandara Tampa Padang, Wahyu Anwar, pihak Badan Pertanahan Nasional Mamuju dan Biro Tata Pemerintahan Pemprov Sulbar, Camat Kalukku dan sejumlah kepada lingkungan yang wilayahnya masuk dalam rencana pembebasan lahan.

"Jadi finalnya rapat tadi, kita akan turun kembali meninjau langsung untuk mensinkronkan data yang ada, baik itu di Bandara maupun di Biro Pemerintahan,"kata Yanuda kepada TribunSulbar.com.

Yahuda menjelaskan, data tersebut nantinya akan menjadi pedoman untuk diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Mamuju, untuk melakukan pengukuran sesuai dengan kebutuhan area pembangunan perluasan terminal Bandara.

"Disana itu akan dibuat terminal yang bagus atau representatif,"ucapnya.

Politisi Partai Demokrat tersebut mengungkapkan, sebenarnya selema ini tidak ada kendala dalam hal pembebasan lahan, namun dikarenakan postur APBD Sulbar yang tidak cukup mencukupi.

"Tahun anggaran ini hanya bisa dianggarkan Rp 13 miliar, sementara kebutuhan disana itu cukup besar, dari 27 hektar yang masuk dalam skala prioritas itu yang mau kita validkan besok, karena oleh Tata Pemerintahan belum dapat menjelaskan secara rill sudah berapa luas yang sudah dibayarkan pemebebasan lahannya,"tuturnya.

Sementara Kepada Bandara Tampa Padang, Wahyu Anwar mengatakan, pihaknya hanya mengusulkan ke pemerintah daerah, terkait rencana pembangunan perluasan terminal Bandara.

"Dari awal memang kita usulkan untuk pembebasan, karena kalau lahan tersedia maka kami akan membangun. Makanya hari ini kami diundang untuk bersama-sama membicarakan itu, karena ada anggapan di masyarakat bahwa semua lahan disana akan dibebaskan,"ujarnya.

"Saya kira kita harus mengukur kemampuan daerah, berapa kemampuan yang dimiliki. Makanya kami jelaskan, untuk lahan yang dibutuhkan itu diukur 170 meter dari Runway Center Line Marking dan area pembangunan terminal,"ujarnya menambahkan.

Wahyu mengatakan, meski dalam skala prioritas kebutuhan hanya 27 hektar, namun ia pastikan kedepan akan mengalami perkembangan, sebab masih ada lahan di luar dari 27 hektar juga yang akan dibebaskan nantinya.

"Ini tadi ini kita bicara prioritas saja. Runway kita belum bahas untuk perpanjangan, hanya komponennya saja. Yang kami jelaskan tadi hanya batasan lahan yang dibutuhkan Bandara untuk skala prioritas, ada tiga zona tadi yang kita paparkan yang masuk dalam 27 hektar itu,"tuturnya.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved