DPRD Sulbar Bahas Nasib Ribuan Guru Kontrak 3 Kabupaten Ini

Rapat yang dilangsungkan di ruangan Komisi IV Gedung DPRD Sulbar, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, dihadiri sejumlah guru GTT

DPRD Sulbar Bahas Nasib Ribuan Guru Kontrak 3 Kabupaten Ini
nurhadi/tribunsulbar.com
Anggota DPD RI Dapil Sulbar, Muhammad Asri Anas, melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan anggota DPRD Sulbar, terkait kepastian status Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) di Sejumlah Kabupaten, Senin (13/8/2018). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Anggota DPD RI Dapil Sulbar, Muhammad Asri Anas, melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan anggota DPRD Sulbar, terkait kepastian status Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) di Sejumlah Kabupaten, Senin (13/8/2018).

Rapat yang dilangsungkan di ruangan Komisi IV Gedung DPRD Sulbar, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, dihadiri sejumlah guru GTT dan PTT dari Kabupaten Mamasa.

Dalam RDP itu, Ketua Forum GTT Mamasa, Jadsemini mempertanyakan nasib ribuan GTT di Mamasa yang sampai saat ini belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari pemerintah Provinsi Sulbar.

"Kami dari Kabupaten Mamasa sampai saat ini belum dapat SK dari Gubernur sementara teman-teman kami di tiga Kabupaten sudah dapat," kata Jadsemini kepada TribunSulbar di gedung DPRD Sulbar.

Lebih lanjut Jadsemini menyampaikan, GTT yang berada di 3 Kabupaten diantaranya Kabupaten Mamasa, Pasangkayu dan Polewali Mandar belum mendapatkan SK dari Pemerintah Provinsi.

"Kapan kami di Kasi (SK) supaya sama rata dengan Kabupaten lain,"ucapnya.

Muhammad Asri Anas memaparkan, polemik PTT GTT bermula dari pelimpahan kewenangan SMA dari kabupaten ke Pemprov, itu sesuai dengan undang undang 23 tahun 2014.

Terkait belum terbitnya SK itu lantaran pemerintah, menurut Asri, hanya membaca PP 48 tahun 2005, yang melarang pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer.

"Tapi ada PP 19 dan Permendikbud 2017 dimana Pemda boleh mengangkat PTT jika dibutuhkan kalau ada kekosongan," jelas Asri.

"Saya bilang tanpa SK Bupati, Pemda sebenarnya bisa, karena SK Gubernur itu adalah SK 2017, pelimpahan penuh terhadap SMA/SMK itu Januari 2018, jadi sebenarnya tidak ada masalah, hanya cara membaca alur undang - undangnya yang kelihatan tidak ketemu,"papar alumni Sastra Unhas itu.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulbar Arman Salimin mengatakan, Komisi IV tetap akan ngotot agar GTT yang berada di tiga Kabupaten tersebut dapat juga dibayarkan honornya.

"Tentu kami hanya menunggu verifikasi dari dinas pendidikan, sebelum masuk dalam pembahasan anggaran perubahan, tentunya kita bisa menganggarkan di perubahan apakah ada pergeseran anggaran, apakah di dinas pendidikan atau dinas apa untuk dialihkan pembayaran gaji PTT di tiga kabupaten ini" katanya.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help