12 Bacaleg PSI TSM, Fadly Noor: Kita Tidak ke Bawaslu

Akibatnya, 12 bacaleg PSI Sulsel itu tidak bisa dicalonkan oleh partainya pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

12 Bacaleg PSI TSM, Fadly Noor: Kita Tidak ke Bawaslu
HANDOVER
Ketua PSI Sulsel, Muhammad Fadli Noor 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 12 bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulsel tidak memenuhi syarat (TSM) sebagai bakal calon anggota DPRD Sulsel.

Akibatnya, 12 bacaleg PSI Sulsel itu tidak bisa dicalonkan oleh partainya pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

Ketua DPW PSI Sulsel, Fadly Noor, Minggu (12/8/2018) kemarin, mengatakan bahwa pihaknya belum memikirkan untuk mengajukan permohonan mediasi atau sengketa ke Bawaslu Sulsel terkait keputusan KPU Sulsel yang tidak meloloskan bacaleg PSI.

"Nampaknya kita tidak bermohon ke Bawaslu," ujar Fadly kepada tribun-timur.com, Minggu (12/8/2018).

Selain bacaleg PSI, salah satu bacaleg NasDem Sulsel, Musda Mulia juga dinyatakan TSM oleh KPU Sulsel. KPU menilai Musda tidak memasukkan surat keterangan dari pengadilan bahwa tidak pernah dipidana.

Baca: KPU Tetapkan 310 DCS di Tana Toraja, 2 Dinyatakan TMS

Baca: DCS PSI di Parepare Hanya 10 Orang

Terkait hal itu, Juru Bicara Partai Nasdem Sulsel M Rajab mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan langkah-langkah untuk meloloskan bacaleg NasDem itu.

"Kami berharap KPU Sulsel bisa kembali menyatakan Musda Mulia memenuhi syarat karena kami menganggap persoalan berkas yang dipermasalahkan saat ini itu tidak bermasalah. Pagi ini proses mediasinya di Bawaslu," kata Rajab, Senin (13/8/2018).

Terpisah, Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel Amrayadi memgatakan partai politik yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan sengketa paling lambat tiga hari kerja pascaterbitnya surat berita acara atau SK KPU.

"Jika permohonan pemohon lengkap, maka selanjutnya dilakukan mediasi. Mediasi ini setidaknya dilakukan dua hari sejak registrasi. Jika saat pengajuan permohonan berkas pemohon belum lengkap, parpol diberikan waktu selama tiga hari kerja untuk melengkapai. Jika lengkap, baru diregistrasi dan dimediasi," katanya.

Amrayadi menegaskan, jika tidak tercapai kesepakatan dalam mediasi itu, maka dilanjutkan dengan adjudikasi.

"Obyek sengketa adalah terbitnya surat keputusan KPU berupa berita acara. Subyek hukumnya parpol yang memiki legal standing. Putusan paling lambat 12 hari kerja terhitung sejak diregistrasi," jelasnya.(*)

Penulis: Abdul Azis
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help